KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Atma Jaya Surya Tjandra menyebut bahwa pelaksanaan survei Komponen Hidup Layak (KHL) dalam menentukan UMP kini kurang relevan.

Sebab menurut Surya, formula penetapan UMP melalui PP 78/2015 yang menghitung kenaikan UML berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

"Saya kira demikian yang terjadi, dan hasil survei pun tidak akan digunakan karena bukan jadi basis perhitungan UMP," kata Surya kepada KONTAN, Senin (31/10).

DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang melakukan survei KHL dalam rangka penetapan UMP 2018.

Survei KHL telah dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan pada Jumat, (27/10) secara serentak di lima pasar di wilayah DKI Jakarta yaitu Pasar Cempaka Putih-Jakarta Pusat, Pasar Jatinegara-Jakarta Timur, Pasar Koja-Jakarta Utara, Pasar Santa-Jakarta Selatan, dan Pasar Cengkareng-Jakarta Barat.

Survei dilakukan terhadap 60 komponen KHL yang terdiri makanan dan minuman (11 item), sandang (13 item) perumahan (26 item), pendidikan (2 item), kesehatan (5 item), transportasi (1 item), serta rekreasi dan tabungan (2 item).

Hasilnya survei KHL tersebut sebesar Rp 3.149.631, berada di bawah UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3.355.750.

Menanggapi hal tersebut Surya tak terkejut, lantaran sejak 2013 survei KHL yang dilakukan memang selalu berada di bawah UMP.

"Karena memang 2013 saat dipimpin Jokowi-Ahok UMP memang sudah di atas KHL dan terus begitu selanjutnya," sambung Surya.

Respon berbeda justru ditunjukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Ditemui wartawan seusai bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Senin (30/10) Sandiaga mengaku terkejut hasil survei KHL berada jauh dari UMP DKI Jakarta 2017.

"Memang turun di bawah UMP 2017. Kami juga cukup kaget, memang terjadi pelemahan ekonomi," kata Sandiaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie