KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat energi Singgih Widagdo mewanti-wanti organisasi masyarakat keagamaan (ormas) yang hendak mengelola tambang. Menurutnya meskipun terdengar sepeti hadiah dari pemerintah, ormas keagaamaan juga harus membuktikan sejumlah kapbilitas untuk mengelola tambang.

"Ini bukan hadiah tapi upaya dengan backgroud kekuatan baik finasial, SDM dan keilmuan," ungkap Singgih dalam acara bersama Diskusi Fraksi PAN, Rabu (26/6).

Baca Juga: PBNU Bentuk PT untuk Kelola Tambang dari Pemerintah

Terkait kapasitas produksi dari lahan yang dikelola, Singgih mengatakan kapasitas dari lahan tambang bekas PKP2B  tidak akan bisa mendominasi produksi batu bara nasional. "Kalau kita lihat tahun 2023 produksi (batu bara) kita 775 juta ton, tahun 2024-2025 dan 2026 itu rata-rata 900 juta. Kalau kita katakan ormas diberikan nanti, event yang ngambil NU atau Muhammadiyah, Tidak akan produksi di tahun ini maupun tahun depan," jelasnya.

Ia menambahkan untuk memenuhi angka 1 juta ton saja, para ormas harus mempersiapkan kebutuhan dari hulu ke hilir.

"Saya yakin mengawali (produksi) dalam kapasitas kecil, mau produksi 1 juta ton saja sudah effort khusus dari hulu sampai hilir. Karena nanti akan berhadapan dengan pasar, eksplorasinya seperti apa. Sehingga NU juga harus berhitung infrastruktur dari batu bara, hingga cara masuk ke pasar," ungkapnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Tegaskan Tak Pernah Tolak Tawaran Izin Tambang

Untuk diketahui, pemerintah dari Kementerian ESDM telah menyediakan sejumlah lahan tambang yang terdiri dari eks PKP2B yang bisa dikelola ormas keagamaan.

Diantaranya PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto