KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kabar kurang menggembirakan datang dari pasar tenaga kerja Indonesia. Di tengah penurunan tingkat pengangguran nasional, kondisi pencari kerja dari kelompok usia muda atau Gen Z justru menunjukkan perkembangan sebaliknya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok usia 15–24 tahun mencapai 17,50% pada Agustus 2026. 

Angka tersebut meningkat 0,61 percentage point (poin) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,89%.

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Tuntut Diangkat Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Tingginya pengangguran usia muda ini berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran nasional. Pada Agustus 2026, TPT nasional tercatat sebesar 4,75%, turun 0,09 poin dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 4,85%.

Sebagai perbandingan, TPT kelompok usia 25–59 tahun justru turun dari 2,93% pada Agustus 2025 menjadi 2,78% pada Agustus 2026. Sementara itu, kelompok usia 60 tahun ke atas mengalami penurunan tingkat pengangguran dari 1,71% menjadi 1,44%.

Secara keseluruhan, BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,37 juta orang pada Agustus 2026. Jumlah tersebut bertambah 1,366 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,99 juta orang telah bekerja, sedangkan 7,38 juta orang masih menganggur. Jumlah penduduk bekerja bertambah 1,443 juta orang, sementara jumlah pengangguran berkurang sekitar 77.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbaikan pasar kerja belum dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai kenaikan pengangguran usia muda ketika pengangguran nasional justru menurun merupakan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya berkualitas dari perspektif penciptaan kesempatan kerja bagi generasi muda.

Baca Juga: BP Batam Merespons Rekomendasi Ombudsman Soal Pembangunan Kawasan Rempang Eco City

Pertumbuhan ekonomi memang dapat meningkatkan output dan aktivitas usaha. Namun, peningkatan tersebut belum tentu menghasilkan lapangan kerja yang cukup banyak dan sesuai dengan karakteristik tenaga kerja baru.

Ronny menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pengangguran anak muda masih tinggi. Salah satunya adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

Perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan struktur industri membuat kebutuhan keterampilan perusahaan berubah lebih cepat dibandingkan penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal dinilai belum cukup cepat untuk mengimbangi masuknya angkatan kerja baru. Banyak perusahaan masih berhati-hati melakukan ekspansi dan perekrutan karena mempertimbangkan permintaan pasar, biaya produksi, serta ketidakpastian ekonomi.

Persoalan lainnya adalah persyaratan pengalaman kerja. Banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman bagi calon pekerja, sementara lulusan baru belum memiliki kesempatan yang memadai untuk memperoleh pengalaman tersebut.

"Ini menciptakan semacam lingkaran masalah di mana perusahaan membutuhkan pekerja berpengalaman, tetapi kesempatan bagi pencari kerja pemula masih terbatas," ujar Ronny kepada KONTAN, Selasa (10/11).

Ronny juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya ditopang sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja muda dalam jumlah besar.

Menurutnya, investasi yang masuk memang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Namun, apabila terkonsentrasi pada sektor padat modal atau kegiatan yang membutuhkan keterampilan sangat spesifik, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja baru bisa terbatas.

Oleh karena itu, Ronny menilai persoalan pengangguran anak muda tidak bisa semata-mata dilihat sebagai masalah kualitas atau kompetensi Gen Z.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi kemampuan struktur ekonomi dalam menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, keterampilan, dan aspirasi generasi muda.

Lebih jauh, tingginya pengangguran usia muda berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang.

Pertama, terdapat kehilangan potensi output atau produksi. Ketika anak muda yang seharusnya sudah produktif tidak terserap ke pasar kerja, kapasitas ekonomi nasional tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, ada kehilangan potensi pendapatan rumah tangga dan konsumsi. Semakin banyak anak muda yang menganggur, semakin banyak pula potensi pendapatan yang tidak tercipta.

Dampaknya dapat merambat ke sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Ketiga, pengangguran berkepanjangan berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia. Anak muda yang terlalu lama menganggur berpotensi kehilangan keterampilan, pengalaman, dan keterhubungan dengan dunia kerja.

Dalam literatur ekonomi tenaga kerja, fenomena ini dikenal sebagai scarring effect, yakni dampak pengangguran pada awal karier yang dapat menekan pendapatan dan prospek pekerjaan seseorang, bahkan setelah akhirnya memperoleh pekerjaan.

Keempat, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan pajak dan iuran sosial karena pendapatan serta aktivitas ekonomi yang seharusnya tercipta tidak terealisasi. Di sisi lain, pengangguran berkepanjangan juga dapat meningkatkan kebutuhan belanja perlindungan sosial.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ronny menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih struktural. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi harus semakin terhubung dengan kebutuhan industri.

Program magang dan pelatihan kerja juga perlu diperluas, tetapi harus benar-benar memberikan pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, bukan sekadar mengejar jumlah peserta.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan pekerjaan produktif bagi tenaga kerja muda, terutama di sektor manufaktur, agroindustri, ekonomi digital, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa modern.

"UMKM juga perlu didorong naik kelas agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja secara formal," katanya.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem informasi pasar kerja agar lulusan dapat mengetahui kebutuhan keterampilan dan peluang pekerjaan secara lebih akurat. 

Dunia usaha juga perlu diberi insentif untuk membuka kesempatan kerja bagi lulusan baru, termasuk melalui program pemagangan yang memiliki jalur rekrutmen jelas.

Ronny mengingatkan bahwa persoalan pengangguran anak muda harus ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan ekonomi Indonesia.

Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum bonus demografi. Apabila angkatan kerja muda tidak dapat diserap secara produktif, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi beban demografi.

Baca Juga: Pengangguran Muda Meningkat, Ekonom: Ancaman bagi Fiskal Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News