KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Mengutip hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Rabu (4/11/2026), tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat sebesar 7,68% pada Mei 2026. Kepala Badan Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, tingginya pengangguran lulusan SMK dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kesenjangan keterampilan hingga terbatasnya kesempatan kerja. Baca Juga: Gerindra Buka Suara Usai Penyadapan Telepon Presiden: Suatu Insubordinasi "Kesenjangan keterampilan (skill gap). Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Anwar kepada Kontan, Rabu (4/11/2026). Selain itu, Anwar menyebut jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Sebagian lulusan juga masih membutuhkan penguatan pengalaman kerja, keterampilan teknis, serta soft skills seperti komunikasi, kedisiplinan, dan adaptabilitas. Persoalan lainnya adalah belum optimalnya link and match antara kurikulum pendidikan vokasi, praktik kerja industri, dan kebutuhan rekrutmen perusahaan. Padahal, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor masih cukup besar. Anwar menyebut berdasarkan data Kemnaker Januari-April 2026, terdapat 528.825 lowongan kerja dari 57.531 perusahaan. Sektor keuangan dan asuransi menjadi penyumbang lowongan terbanyak, yakni 53.146 posisi. Disusul sektor perdagangan sebanyak 47.665 lowongan dan industri pengolahan sebanyak 46.007 lowongan. Selanjutnya, sektor penyewaan dan ketenagakerjaan mencatat 34.855 lowongan, sedangkan sektor profesional, ilmiah, dan teknis sebanyak 31.921 lowongan. "Kompetensi lulusan SMK pada dasarnya relevan untuk berbagai pekerjaan teknis, operasional, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Namun, kesenjangan masih ditemukan pada keterampilan digital, otomasi industri, dan penguasaan teknologi," katanya. Untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK, Kemnaker mendorong pelatihan vokasi berbasis industri melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Tailor Made Training (TMT) yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemnaker juga memperluas program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Pada 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta dengan prioritas lulusan SMA dan SMK. Pada Batch 2, tersedia 30.000 kuota pelatihan gratis yang dilengkapi sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, Kemnaker memperkuat program peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling, pemagangan, serta optimalisasi platform SIAPkerja dan KarirHub untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Adapun Anwar menyebut, pemerintah menargetkan TPT nasional berada di kisaran 4,30%-4,87%. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan, dengan proporsi lapangan kerja formal sebesar 40,81%. Baca Juga: Kelas Menengah Terhimpit Pajak, Ruang Belanja Makin Terbatas
Pengangguran Lulusan SMK Masih Tinggi, Kemnaker Sebut Penyebabnya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Mengutip hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Rabu (4/11/2026), tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat sebesar 7,68% pada Mei 2026. Kepala Badan Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, tingginya pengangguran lulusan SMK dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kesenjangan keterampilan hingga terbatasnya kesempatan kerja. Baca Juga: Gerindra Buka Suara Usai Penyadapan Telepon Presiden: Suatu Insubordinasi "Kesenjangan keterampilan (skill gap). Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Anwar kepada Kontan, Rabu (4/11/2026). Selain itu, Anwar menyebut jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Sebagian lulusan juga masih membutuhkan penguatan pengalaman kerja, keterampilan teknis, serta soft skills seperti komunikasi, kedisiplinan, dan adaptabilitas. Persoalan lainnya adalah belum optimalnya link and match antara kurikulum pendidikan vokasi, praktik kerja industri, dan kebutuhan rekrutmen perusahaan. Padahal, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor masih cukup besar. Anwar menyebut berdasarkan data Kemnaker Januari-April 2026, terdapat 528.825 lowongan kerja dari 57.531 perusahaan. Sektor keuangan dan asuransi menjadi penyumbang lowongan terbanyak, yakni 53.146 posisi. Disusul sektor perdagangan sebanyak 47.665 lowongan dan industri pengolahan sebanyak 46.007 lowongan. Selanjutnya, sektor penyewaan dan ketenagakerjaan mencatat 34.855 lowongan, sedangkan sektor profesional, ilmiah, dan teknis sebanyak 31.921 lowongan. "Kompetensi lulusan SMK pada dasarnya relevan untuk berbagai pekerjaan teknis, operasional, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Namun, kesenjangan masih ditemukan pada keterampilan digital, otomasi industri, dan penguasaan teknologi," katanya. Untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK, Kemnaker mendorong pelatihan vokasi berbasis industri melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Tailor Made Training (TMT) yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemnaker juga memperluas program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Pada 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta dengan prioritas lulusan SMA dan SMK. Pada Batch 2, tersedia 30.000 kuota pelatihan gratis yang dilengkapi sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, Kemnaker memperkuat program peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling, pemagangan, serta optimalisasi platform SIAPkerja dan KarirHub untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Adapun Anwar menyebut, pemerintah menargetkan TPT nasional berada di kisaran 4,30%-4,87%. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan, dengan proporsi lapangan kerja formal sebesar 40,81%. Baca Juga: Kelas Menengah Terhimpit Pajak, Ruang Belanja Makin Terbatas