KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia akhirnya meresmikan pakta pembangunan dan keamanan dengan Vanuatu setelah sempat tertunda selama beberapa bulan akibat kekhawatiran pemerintah Vanuatu terhadap dampaknya pada investasi asing.

Kesepakatan yang dikenal sebagai Nakamal Agreement itu menjadi langkah terbaru Canberra untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi arena persaingan strategis dengan China.

Melalui perjanjian tersebut, Australia akan menjadi mitra utama Vanuatu di bidang keamanan dan kepolisian.

Baca Juga: Negara Indo-Pasifik Perkuat Militer di Tengah Bayang-Bayang China

Canberra juga akan dikonsultasikan terkait investasi pihak ketiga yang masuk ke sektor infrastruktur strategis negara kepulauan tersebut.

Sebagai bagian dari kerja sama itu, Australia telah menyiapkan pendanaan senilai A$ 500 juta atau sekitar US$ 345 juta untuk periode 10 tahun.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mencerminkan keputusan kedaulatan Vanuatu untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai lokasi pangkalan militer asing maupun infrastruktur yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan militer.

"Perjanjian ini memastikan infrastruktur kritis Vanuatu tetap bebas dari militerisasi," ujar Albanese dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat, Senin (29/6/2026).

Penandatanganan perjanjian sebenarnya dijadwalkan pada September tahun lalu.

Baca Juga: Bank Dunia Prediksi Ekonomi Negara Pasifik Melambat ke 2,8% pada 2026

Namun prosesnya tertunda setelah muncul kekhawatiran dari mitra koalisi pemerintahan Vanuatu yang menilai kesepakatan tersebut dapat membatasi ruang negara itu untuk memperoleh pendanaan infrastruktur dari negara lain.

Kekhawatiran tersebut tidak lepas dari hubungan ekonomi yang erat antara Vanuatu dan China.

Beijing saat ini merupakan kreditur eksternal terbesar bagi Vanuatu melalui berbagai pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar.

Dana dari lembaga keuangan China antara lain digunakan untuk pembangunan kompleks kantor presiden, gedung parlemen, serta jaringan jalan di negara Pasifik Selatan tersebut.

Meski demikian, Vanuatu menegaskan kerja sama dengan Australia tidak akan menghalangi hubungan ekonominya dengan China.

Saat ini pemerintah Vanuatu juga masih menunggu persetujuan Beijing atas kesepakatan ekonomi terpisah yang tengah dinegosiasikan kedua negara.

Menanggapi pakta keamanan Australia-Vanuatu, Kementerian Luar Negeri China berharap kerja sama tersebut benar-benar ditujukan untuk mendukung pembangunan dan stabilitas kawasan, bukan menjadi instrumen persaingan geopolitik.

Baca Juga: Investasi ADB US$ 70 Miliar, Asia-Pasifik Siap Banjir Energi & Digital

China juga menegaskan akan terus memperluas hubungan dan kerja sama dengan Vanuatu sesuai kebutuhan serta kepentingan negara tersebut.

Sementara itu, Napat menepis spekulasi bahwa perjanjian ekonomi yang tengah dibahas dengan China mengandung agenda tersembunyi. Menurutnya, seluruh isi kesepakatan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Perjanjian baru Australia dan Vanuatu ini menunjukkan semakin ketatnya persaingan pengaruh di kawasan Pasifik, di mana negara-negara kepulauan kecil kini menjadi mitra strategis yang diperebutkan oleh kekuatan besar untuk kepentingan keamanan, ekonomi, dan geopolitik.