NUSA DUA. Pengawasan dan pengontrolan informasi dunia maya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Direktur Indonesia Online Advocacy (IDOLA) Margiyono mengatakan, perlu audit untuk menjelaskan secara terbuka dan akuntabel soal pengawasan dan pengontrolan informasi tersebut. Pengawasan dan pengontrolan informasi sering dilakukan oleh pemerintah dan korporasi. Hasil riset Citizen Lab pada Maret 2013 lalu menunjukkan ada tiga perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia memasang piranti lunak bernama FinFisher yang bisa dipakai untuk memata-matai penggunanya. Tiga penyedia jasa internet itu yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Matrixnet Global dan Biznet. Telkom sendiri membantah telah menggunakan piranti lunak mata-mata tersebut. Belakangan Kementerian Pertahanan juga telah meneken kontrak senilai US$ 6,7 miliar dengan Gamma TSE untuk pembelian alat sadap. Pembelian alat-alat sadap ini tidak dipublikasikan. Gamma TSE sendiri adalah bagian dari perusahaan Gamma Group yang mengeluarkan piranti lunak FinFisher. Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian juga mewajibkan perusahaan penyediaan internet memakai software Trust Positive. Piranti lunak ini bertujuan menyaring situs-situs berbau pornografi dan perjudian. Hanya saja, Margiyono menyatakan tidak ada kejelasan siapa orang-orang yang berada di belakang Trust Positive yang bisa menentukan sebuah situs itu berbau pornografi atau tidak. "Terkadang ada juga situs-situs yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pornografi juga diblokir," ujar Margiyono, Rabu (23/10). Direktur Citizen Lab Ron Deibert membenarkan. Dia bilang sistem pengawasan dan penyaringan informasi memang terkadang tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi overblocked. Karena itu, Ron menyarankan, semua pemangku kepentingan dalam tata kelola internet supaya duduk bersama merumuskan bagaimana pengawasan dan pengontrolan informasi di dunia siber. "Forum seperti IGF bisa menjadi salah satu kesempatan yang baik," katanya. Tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang akuntabel dan transparan, Ron menyatakan, bisa membahayakan privasi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah. Dia menyatakan, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik oleh pemerintah maupun korporasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengawasan konten internet harus transparan
NUSA DUA. Pengawasan dan pengontrolan informasi dunia maya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Direktur Indonesia Online Advocacy (IDOLA) Margiyono mengatakan, perlu audit untuk menjelaskan secara terbuka dan akuntabel soal pengawasan dan pengontrolan informasi tersebut. Pengawasan dan pengontrolan informasi sering dilakukan oleh pemerintah dan korporasi. Hasil riset Citizen Lab pada Maret 2013 lalu menunjukkan ada tiga perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia memasang piranti lunak bernama FinFisher yang bisa dipakai untuk memata-matai penggunanya. Tiga penyedia jasa internet itu yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Matrixnet Global dan Biznet. Telkom sendiri membantah telah menggunakan piranti lunak mata-mata tersebut. Belakangan Kementerian Pertahanan juga telah meneken kontrak senilai US$ 6,7 miliar dengan Gamma TSE untuk pembelian alat sadap. Pembelian alat-alat sadap ini tidak dipublikasikan. Gamma TSE sendiri adalah bagian dari perusahaan Gamma Group yang mengeluarkan piranti lunak FinFisher. Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian juga mewajibkan perusahaan penyediaan internet memakai software Trust Positive. Piranti lunak ini bertujuan menyaring situs-situs berbau pornografi dan perjudian. Hanya saja, Margiyono menyatakan tidak ada kejelasan siapa orang-orang yang berada di belakang Trust Positive yang bisa menentukan sebuah situs itu berbau pornografi atau tidak. "Terkadang ada juga situs-situs yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pornografi juga diblokir," ujar Margiyono, Rabu (23/10). Direktur Citizen Lab Ron Deibert membenarkan. Dia bilang sistem pengawasan dan penyaringan informasi memang terkadang tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi overblocked. Karena itu, Ron menyarankan, semua pemangku kepentingan dalam tata kelola internet supaya duduk bersama merumuskan bagaimana pengawasan dan pengontrolan informasi di dunia siber. "Forum seperti IGF bisa menjadi salah satu kesempatan yang baik," katanya. Tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang akuntabel dan transparan, Ron menyatakan, bisa membahayakan privasi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah. Dia menyatakan, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik oleh pemerintah maupun korporasi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BERITA TERKAIT
Internasional
Akun twitter milik TV pemerintah China dibajak
Peluang Usaha