JAKARTA. Volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2014 sudah dipatok 46 juta kilo liter (kl). Padahal, tahun ini pemerintah tak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mau tak mau, satu-satunya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengerem konsumsi BBM dengan melaksanakan berbagai rencana pengendalian konsumsi BBM. Utamanya, mengurangi aksi penyelundupan BBM. Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan meski pemerintah tak bisa mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi, tapi pemerintah tak membahas opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 untuk mengendalikan konsumsi. Sebab, "Ini keputusan yang strategis, sementara, saat ini menjelang pemilihan presiden," jelasnya Kamis (19/6). Alhasil, pemerintah harus disiplin dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dan menyalurkannya secara tepat sasaran. Pemerintah masih punya opsi untuk mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Tapi, pengajuan Perppu ini juga dianggap tidak mudah. Karenanya, pemerintah memilih berusaha menekan konsumsi BBM.
Pengawasan Penyelundupan BBM Jadi Andalan
JAKARTA. Volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2014 sudah dipatok 46 juta kilo liter (kl). Padahal, tahun ini pemerintah tak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mau tak mau, satu-satunya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengerem konsumsi BBM dengan melaksanakan berbagai rencana pengendalian konsumsi BBM. Utamanya, mengurangi aksi penyelundupan BBM. Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan meski pemerintah tak bisa mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi, tapi pemerintah tak membahas opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 untuk mengendalikan konsumsi. Sebab, "Ini keputusan yang strategis, sementara, saat ini menjelang pemilihan presiden," jelasnya Kamis (19/6). Alhasil, pemerintah harus disiplin dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dan menyalurkannya secara tepat sasaran. Pemerintah masih punya opsi untuk mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Tapi, pengajuan Perppu ini juga dianggap tidak mudah. Karenanya, pemerintah memilih berusaha menekan konsumsi BBM.