JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kediaman Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Munadi Herlambang. Namun, penggeledahan ini tidak membuat Partai Demokrat khawatir citranya akan merosot. Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, bagi partai berlambang bintang mercy ini, penggeledahan tersebut merupakan proses hukum yang harus dihormati. "Penggeledahan itu biasa bagian dari proses hukum. Tidak ada urusan dengan citra partai kami," kata Gede Pasek saat dihubungi wartawan pada Kamis (3/1). Lebih lanjut Pasek mengatakan, penggeledahan terhadap salah satu kader Partai Demokrat oleh komisi anti korupsi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dikatakan Pasek, sepanjang penggeledahan itu memenuhi aturan hukum yang berlaku, maka penggeledahan di rumah siapa pun adalah hal wajar. "Yang penting semua professional dan terukur," tandas Pasek. Meski begitu, Ketua Komisi III DPR ini sempat mempertanyakan sikap media yang terus menerus menggempur'kasus-kasus hukum Partai Demokrat. Menurut Pasek, media juga sebaiknya tetap mengawal kasus korupsi yang terjadi di partai lain. Hal ini agar proses pemberantasan korupsi bisa tetap dikawal. "Jangan hanya kasus Partai Demokrat saja. Coba dong kasus korupsi Al-Quran, PON Riau dan kasus Wisma Atlet yang melibatkan partai lain diawasi. Itu juga kasus korupsi yang jelas tersangkanya," ungkap Pasek. Menurutnya, porsi pemberitaan media yang tidak berimbang terkait kasus korupsi yang menyeret oknum Partai Demokrat, dapat berdampak negatif terhadap agenda pemberantasan korupsi. Bukan tidak mungkin, kasus-kasus yang saat ini ditangani menjadi tidak jelas penyelesaiannya karena tidak mendapat perhatian publik."Jangan sampai kasus lain menguap karena Demokrat terus yang disorot," tegas Pasek. Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang. Salah satu lokasi yang digeledah oleh komisi antirasuah itu adalah rumah Wakil Sekretaris Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang. Munadi sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Di samping menjadi pengurus Partai Demokrat Munadi juga pemegang saham di PT. Dutasari Citralaras. Perusahaan subkontraktor PT Adhikarya dalam proyek Hambalang. Selain Munadi, salah satu pemegang saham di Dutasari Citralaras adalah Machfud Suroso dan Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengeledahan politisi tak pengaruhi citra Demokrat
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan kediaman Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Munadi Herlambang. Namun, penggeledahan ini tidak membuat Partai Demokrat khawatir citranya akan merosot. Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, bagi partai berlambang bintang mercy ini, penggeledahan tersebut merupakan proses hukum yang harus dihormati. "Penggeledahan itu biasa bagian dari proses hukum. Tidak ada urusan dengan citra partai kami," kata Gede Pasek saat dihubungi wartawan pada Kamis (3/1). Lebih lanjut Pasek mengatakan, penggeledahan terhadap salah satu kader Partai Demokrat oleh komisi anti korupsi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dikatakan Pasek, sepanjang penggeledahan itu memenuhi aturan hukum yang berlaku, maka penggeledahan di rumah siapa pun adalah hal wajar. "Yang penting semua professional dan terukur," tandas Pasek. Meski begitu, Ketua Komisi III DPR ini sempat mempertanyakan sikap media yang terus menerus menggempur'kasus-kasus hukum Partai Demokrat. Menurut Pasek, media juga sebaiknya tetap mengawal kasus korupsi yang terjadi di partai lain. Hal ini agar proses pemberantasan korupsi bisa tetap dikawal. "Jangan hanya kasus Partai Demokrat saja. Coba dong kasus korupsi Al-Quran, PON Riau dan kasus Wisma Atlet yang melibatkan partai lain diawasi. Itu juga kasus korupsi yang jelas tersangkanya," ungkap Pasek. Menurutnya, porsi pemberitaan media yang tidak berimbang terkait kasus korupsi yang menyeret oknum Partai Demokrat, dapat berdampak negatif terhadap agenda pemberantasan korupsi. Bukan tidak mungkin, kasus-kasus yang saat ini ditangani menjadi tidak jelas penyelesaiannya karena tidak mendapat perhatian publik."Jangan sampai kasus lain menguap karena Demokrat terus yang disorot," tegas Pasek. Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang. Salah satu lokasi yang digeledah oleh komisi antirasuah itu adalah rumah Wakil Sekretaris Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang. Munadi sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Di samping menjadi pengurus Partai Demokrat Munadi juga pemegang saham di PT. Dutasari Citralaras. Perusahaan subkontraktor PT Adhikarya dalam proyek Hambalang. Selain Munadi, salah satu pemegang saham di Dutasari Citralaras adalah Machfud Suroso dan Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News