JAKARTA. Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, terutama solar membuat penyedia angkutan umum gerah. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah meminta kepada pemerintah untuk diberikan insentif bebas fiskal.

Saat ini, pemerintah masih memberlakukan larangan dan pembatasan penjualan soal bersubsidi di sejumlah SPBU. "Kami minta insentif dari sisi kebijakan fiskal, misalnya pembebasan pajak untuk angkutan umum," ujar Andriansyah di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (6/8).

Andriansyah memaparkan, pembebasan pajak akan digunakan untuk peremajaan dan perbaikan angkutan umum. Pasalnya selama ini peremajaan satu unit angkutan umum membutuhkan biaya mahal.

"Kami usulkan insentif untuk peremajaan angkutan umum agar otomatis pelayanan kepada masyarakat akan meningkat," papar Andriansyah.

Apalagi, pengadaan angkutan umum dalam rangka peremajaan armada, dikenakan bunga kredit yang semakin tinggi. Ini menyebabkan tarif angkutan naik, dan mendorong masyarakat lebih memilih mobil pribadi ketimbang menggunakan jasa angkutan umum.

"Suku bunga kredit pengadaan angkutan umum itu lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan mobil pribadi. Makanya kami minta juga diberikan insentif sukuk bunga untuk mendorong operator memberikan pelayanan," kata Andriansyah. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia