JAKARTA. Kalangan pengusaha meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik pengelolaan kawasan perdagangan bebas atawa free trade zone (FTZ) Batam.

Sebab, belum ada solusi dari pemerintah terkait status kepengelolaan. Hal ini ditunjuk menjadi penyebab pengusaha resah dan menjadi ragu-ragu untuk menanamkan usahanya di kawasan tersebut.

Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau mengatakan, saat ini pengusaha di Batam yang hendak mengembangkan industrinya maupun investor yang mau masuk kebingungan lantaran munculnya sejumlah opsi menyoal pengelolaan FTZ Batam.

Antara lain, wacana pembubaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam maupun perubahan FTZ menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Seharusnya pemerintah segera mengambil sikap tegas dengan tetap mempertahankan FTZ Batam dan tidak bisa menyerahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah.

"Kami ingin status FTZ jangan diganggu. Wacana pembubaran BP Batam saya yakin empat bulan hingga lima bulan ke depan membuat investor tidak berani masuk," kata Cahya, Rabu (5/1).

Menurut dia, solusi yang diharapkan pengusaha untuk pengembangan kawasan Batam yakni dengan melakukan revitalisasi sekaligus mempertegas pengelolaannya.

"Kami dukung adanya revitalisasi dan status pengelola harus spesial, kalau bisa setingkat menteri. Kalau nanti dikuasai daerah malah tetap akan ada perebutan kekuasaan, terutama saat pemilu kepala daerah," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendukung rencana pemerintah untuk memperluas FTZ ke wilayah Bintan dan Karimun. Cahya yakin, kawasan Kepulauan Riau akan menjadi incaran investor ketimbang daerah-daerah di Vietnam ataupun Malaysia apabila dipegang oleh satu pengelola yang setingkat menteri.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, sedikitnya ada tiga persoalan yang membuat pertumbuhan ekonomi di Batam tidak berkembang, yakni, ketenagakerjaan, dualisme kepengelolaan, serta ketidakjelasan rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW).

Menurutnya, pihaknya berupaya menjaga iklim investasi di kawasan tersebut apalagi adanya minat dari investor Singapura untuk masuk di wilayah Bintan dan Karimun.

"Pemerintah akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas otorita Batam terhadap iklim investasi di sana, bagaimana caranya agar menjadi efektivitas," ujar Franky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia