KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah melantik sebanyak 14 orang pejabat baru di Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 

Mereka yang akan dilantik adalah Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027.

Pelantikan 14 orang pejabat pengelola dana umat ini digelar di Istana Negara Jakarta Senin 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewas dan Pelaksana BPKH Periode 2022-2027

Sejumlah pejabat hadir tingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi.

Pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Periode 2022- 2027 akan di lantik di Istana Negara. 

Tujuh orang anggota Badan Pelaksana BPKH 2022-2027 yang dilantik Presiden adalah:

• 1. Fadlul Imansyah
• 2. Indra Gunawan
• 3. Arief Mufraini
• 4. Acep Riana Jayaprawira
• 5. Harry Alexander
• 6. Amri Yusuf
• 7. Sulistyowati

Sebagai gambaran hingga akhir Juni 2022 lalu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola aset senilai Rp 167,39 triliun, atau bertambah sekitar Rp 7 triliun dibandingkan dengan akhir tahun 2021 lalu sebesar Rp 160,59 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan publikasi BPKH, aset terbesar berasal dari dana titipan jemaah haji yang pada Juni 2022 mencapai p 136,14 triliun atau naik dibandingkan dengan akhir Desember 2021 yang mencapai Rp 133,25 triliun

Dari jumlah aset ini diantaranya terdiri dari likuiditas yakni dana kas atau setara dengan kas per Juni 2022 sebesar Rp 35,57 miliar atau meningkat dibandingkan dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp 9,25 miliar.

Baca Juga: Presiden akan Melantik Pengelola Dana Haji yang Nilainya Mencapai Rp 167 triliun

Sementara dana yang ditempatkan di perbankan nasional mencapai pada Juni 2022 sebesar Rp 43,44 triliun atau berkurang dibandingkan dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp 45,64 triliun.

Sedangkan alokasi aset kepada surat-surat pada Juni 2022 berharga sebesar Rp 112,58 triliun, atau naik dibandingkan dengan akhir Desember 2021 yakni sebesar Rp 110,91 triliun.

Penempatan investasi juga bertambah besar khususnya pada entitas asosiasi. Perinciannya jika akhir Desember 2021 lalu alokasi investasi pada entitas asosiasi hanya Rp 276,65 miliar, pada akhir Juni melonjak menjadi Rp 1,30 triliun.

BPKH juga melaporkan adanya surplus komprehensif per Juni 2022 mencapai Rp 4,25 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp 5,54 triliun.

Beberapa nama yang akan dilantik adalah anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022 – 2027 adalah Pertama, Deni Suardini; Kedua, M Dawud Arif Khan, Ketiga Heru Muara Sidik, Keempat Rojikin dan Kelima Mulyadi, Ishfah Abidal Aziz dan Firmansyah Nazaroeden Sebagai Ketua.

Baca Juga: Pendaftar Haji di Bank Muamalat Melonjak 50% per September 2022

Latar belakang mereka berasal dari birokrat akademisi maupun profesional. Misalnya Deni Suardini yang sebelumnya adalah aparatus sipil negara (ASN) di Kementerian Agama. Deni terakhir menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada Agustus 2020 s.d. Desember 2021. 

Kedua, M. Dawud Arif Khan adalah akademisi di beberapa Universitas dan juga Wakil Rektor II Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Dawud sering menjadi narasumber Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia. Nama ini juga menjadi bidang akuntansi syariah

Ketiga Heru Muara Sidik Sosok merupakan jebolan Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) tahun 1986. Ia memiliki keahlian di bidang audit.

Baca Juga: BPKH dan Dewas Periode 2022-2027 Diminta Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Keempat, Rojikin juga jebolan ASN Kementerian Agama di Inspektorat Jenderal (Irjen) dengan jabatan terakhir Inspektur Investigasi. Namun ia juga berkarir sebagai akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kelima, Mulyadi merupakan akademisi jebolan  Universitas Sebelas Maret (UNS) yang kini jadi akademisi di Program Akuntansi Universitas Bhayangkara, Jakarta.  '

Kelima anggota Dewan Pengawas telah disahkan pada paripurna DPR RI akhir Agustus 2022 lalu dan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk selanjutnya akan dilantik bersama dengan Badan Pelaksana atau setara direksi yang dipilih kepala negara sebanyak 7 orang pada hari ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar