KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pengelolaan ekosistem di Papua menghadapi tantangan kondisi alam, keterbatasan data, hingga aktivitas manusia. Pelibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pengelolaan ekosistem di wilayah tersebut.

"Tidak bisa bekerja sendiri, harus secara kolaboratif," ujar Kukuh Indra Kusuma, Koordinator Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, dalam keterangannya, Senin (21/9). 

Menurut Kukuh, wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika memiliki kondisi alam yang kompleks. Area tersebut bersebelahan dengan Taman Nasional Lorentz, mencakup 14 tipe ekosistem, serta terbentang dari ketinggian 0 meter hingga 4.200 mdpl.

"Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," ungkapnya.

Selain kondisi alam, ketersediaan data menjadi tantangan dalam pengelolaan ekosistem. Kukuh mengatakan, Freeport telah melakukan kajian sejak tahun 1997 dan mencatat 130 spesies baru di wilayah kerjanya.

Baca Juga: Nusron Wahid Mengaku Hormati Proses KPK, Kasus HGB Summarecon Terus Didalami

Namun, masih terdapat spesimen yang belum terdeskripsi. Tantangan lain  berasal dari faktor manusia, termasuk aktivitas pembalakan liar dan persoalan keamanan di Papua.

Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha mengatakan masyarakat lokal juga perlu dilibatkan karena memiliki pengetahuan adat mengenai ekosistem di wilayahnya.

"Bagaimana memastikan industri itu berkelanjutan ketika rumahnya saja tidak bisa kita jaga? Yang bisa menjawab itu indigenous knowledge," papar dia.

Aie juga menyoroti kesenjangan pendidikan di kawasan tengah dan timur Indonesia yang membuat masyarakat lokal membutuhkan pendampingan dalam memahami isu biodiversitas dan keberlanjutan.

"Karena kita berhadapan manusia belum siap secara kecerdasan buatan (AI), misalnya. Bahkan masyarakat di sana mau pake aplikasi saja harus kita dampingi," cetus Aie.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News