KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, lambatnya realisasi penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 oleh pemerintah daerah (Pemda) lebih disebabkan oleh pengelolaan fiskal daerah yang belum efektif, bukan karena keterbatasan dana. Banjaran menjelaskan, jika melihat data APBN Kita Edisi Desember 2025, transfer pusat ke daerah (TKD) hingga 30 November 2025 telah terealisasi sebesar 91,5% dari pagu. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa masalah utama lambatnya belanja Pemda bukan terletak pada ketersediaan dana. “Ditambah lagi, berdasarkan data SIKD Kemenkeu, penerimaan APBD di pertengahan Desember sudah mencapai 82,93%, di tengah belanja daerah yang baru 70,81%,” ujar Banjaran kepada Kontan Senin (22/12/2025).
Baca Juga: CORE: Lambatnya Serapan Belanja APBD 2025 Cerminkan Masalah Struktural Fiskal Daerah Ia menambahkan, berdasarkan data tersebut, pola musiman penumpukan realisasi proyek di semester II, terutama pada kuartal terakhir, masih terus berulang. Selain itu, data APBN Kita Edisi Desember juga mencatat belanja modal mengalami penurunan signifikan secara tahunan (
year on year/yoy), yang menunjukkan masih adanya
bottleneck dalam proses pengadaan dan realisasi proyek di daerah. Selain persoalan pengelolaan fiskal daerah yang belum efektif, Banjaran menilai kebijakan efisiensi pemerintah pusat pada kuartal I-2025 turut berkontribusi terhadap penundaan dan penyesuaian belanja di daerah.
Baca Juga: Belanja Pemda Lambat Jelang Akhir Tahun, SiLPA APBD 2025 Berpotensi Membesar Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah adanya pergantian kepala daerah pada tahun ini, yang menyebabkan penyesuaian visi dan misi dalam pengelolaan fiskal daerah. “Di luar itu, faktor teknis juga berpengaruh. Penerapan sistem e-katalog baru sejak awal 2025 tentunya memerlukan penyesuaian, baik dari sisi sumber daya manusia maupun petunjuk teknis yang terkait dengan proses pengadaan,” jelasnya. Terkait anggapan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gagal mendorong percepatan belanja daerah, Banjaran menilai pandangan tersebut kurang tepat. Menurutnya, realisasi TKD yang sudah tinggi per 30 November 2025 dan sangat memungkinkan terealisasi penuh hingga akhir tahun menunjukkan bahwa ketersediaan kas bukan kendala utama. Namun demikian, kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara instrumen fiskal yang disiapkan pemerintah pusat dengan kapabilitas eksekusi di tingkat daerah. "Sehingga ke depan diperlukan proses
matching desain fiskal pusat dan daerah," ungkap Banjaran.
Baca Juga: Penyerapan Belanja APBD Lambat, Dana Pemda Rp 218,2 Triliun Menumpuk di Bank Untuk sisa tahun 2025, Banjaran menyarankan agar upaya percepatan belanja difokuskan pada proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan dengan membuat proyek baru melalui proses pengadaan cepat tanpa perencanaan matang. Realisasi belanja sebaiknya dioptimalkan untuk pembayaran proyek yang sedang berjalan, dengan skema yang lebih fleksibel, seperti termin pembayaran yang lebih sering atau percepatan pembayaran. Sementara untuk tahun anggaran berikutnya, ia mendorong adanya perbaikan struktural agar pola musiman belanja yang terus berulang dapat diperbaiki. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengelompokkan belanja yang dapat direalisasikan secara reguler bulanan dan belanja proyek yang realisasinya tidak bisa dilakukan secara rutin. “Proses perencanaan daerah sebaiknya sudah matang sejak tahun sebelumnya, sehingga pengadaan bisa segera dilakukan sejak awal tahun,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga dapat menyiapkan insentif berbasis progres untuk mendorong belanja daerah lebih optimal. Instrumen pendukung seperti dana pinjaman ke daerah pun dinilai perlu dioptimalkan agar Pemda memiliki kepastian dalam menyusun dan merealisasikan perencanaan belanjanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
