KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengelola lahan hasil reklamasi di pantai utara Jakarta. "Beberapa penugasan yang diberikan kepada PT Jakpro dari Pemprov DKI Jakarta termasuk yang baru untuk mengelola lahan reklamasi yang sudah terbangun, apakah sudah diikuti dengan penilaian kemampuan dan kelayakan perusahaan dalam menjalankannya?" tanya anggota Fraksi PKS Achmad Yani dalam rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (29/11). PKS mencontohkan penugasan bagi PT Jakpro membangun light rail transit (LRT). Menurut PKS, kegagalan LRT beroperasi saat Asian Games dan kekurangannya di sana-sini menunjukkan ketidakmampuan Jakpro mengemban tugas.
Pengelolaan pulau reklamasi oleh Jakpro dipertanyakan anggora DPRD DKI
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengelola lahan hasil reklamasi di pantai utara Jakarta. "Beberapa penugasan yang diberikan kepada PT Jakpro dari Pemprov DKI Jakarta termasuk yang baru untuk mengelola lahan reklamasi yang sudah terbangun, apakah sudah diikuti dengan penilaian kemampuan dan kelayakan perusahaan dalam menjalankannya?" tanya anggota Fraksi PKS Achmad Yani dalam rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (29/11). PKS mencontohkan penugasan bagi PT Jakpro membangun light rail transit (LRT). Menurut PKS, kegagalan LRT beroperasi saat Asian Games dan kekurangannya di sana-sini menunjukkan ketidakmampuan Jakpro mengemban tugas.