JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merealisasikan proyek 35.000 Megawatt (MW). Selasa (20/1) lalu, mereka mengumpulkan 23 pengembang listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP) berkumpul.

 Bertempat di kantor Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, para kontraktor listrik ini mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik, sebagai bagian dari mega proyek listrik itu. 

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 3/2015, IPP  existing serta pengembang listrik yang telah ekspansi berhak mendapat kesempatan ikut dalam proyek itu. Tak perlu ikut tender, pemerintah bisa langsung menunjuk para kontraktor listrik itu. (Kontan, 14 Januari 2015)

Kesempatan semakin terbuka lantaran dari 35.000 MW, sebanyak 25.000 MW untuk swasta, sisanya PLN. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jarman menyebut, beberapa IPP berpengalaman telah mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik.  

Mereka antara lain: PT Central Java Power yang berniat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B   Unit 5 dan Unit 6 berkapasitas 2 x 1.000 MW.

Ada  juga PT Sumber Segara Primadaya yang  berhasrat membangun PLTU di Cilacap, Jawa Tengah berkapasitas 1.000 MW. Saat ini, Sumber Segara mengelola PLTU Cilacap berkapasitas 2 x 281 MW dan 1 x 614 MW.

Adapun PT Paiton Energy ngebet membangun PLTU berkapasitas 2 x 1.000 MW di Banten. "Total sudah ada pengajuan resmi pembangunan listrik berkapasitas 8.000 MW,"  tandas Jarman, Selasa (20/1). Meski penunjukan langsung bisa dilakukan, Jarman memastikan, para pengembang ini akan melewati uji kemampuan finansial dan teknologi.

Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan,  penunjukan langsung agar proyek 35.000 MW cepat terealisasi  sesuai target yakni 5 tahun ke depan.  "Proses akan lama jika harus negosiasi dengan PLN. Dengan penunjukan langsung, semua lebih cepat," jelas dia.

Agar lebih ngebut, Sudirman juga berjanji menyediakan lahan secepatnya dengan memakai dasar UU No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan.

Director Senior Vice President Finance PT Paiton Energy Syakib Bafagih mengatakan, hasrat membangun PLTU di Banten sesuai permintaan PLN. Hitungan Syakib, proyek tersebut akan menghabiskan dana sekitar US$ 3 miliar.

Agar proyek listrik kelar, pemerintah juga akan menggunakan UU no 22/2012 untuk proyek listrik yang mandek seperti PLTU Batang, Jawa Tengah. Makanya,  Direktur Bhimasena Power Indonesia (BPI) Mohammad Effendi optimistis, pemerintah  lewat PLN bisa menyelesaikan pembebasan lahan agar proyek PLTU Batang bisa berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia