JAKARTA. Izin reklamasi pulau yang keluar pada akhir tahun 2015 menjadi buah manis bagi pengembang (developer) yang ingin membangun sarana properti di tahun mendatang. Misalnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), PT Intiland Development Tbk dan PT Jakarta Propertindo telah memperoleh izin untuk reklamasi pulau yang berada di Kepulauan Seribu.

Farida Kusuma Rochani, Sekretaris Korporasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengatakan, pihaknya telah memperoleh izin lengkap untuk pengembangan pulau K. Rencananya, perusahaan akan mengembangkan lahan di pulau K seluas 32 hektar (ha) yang terdiri dari 16 ha untuk pembangunan taman rekreasi dan 16 ha untuk fasilitas penginapan.

"Progressnya, kami telah menyelesaikan pekerjaan tanggul dan rencananya pengisian pasir dimulai awal tahun 2016," katanya, kepada KONTAN, Rabu (16/12).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Sebelumnya, perusahaan memproyeksikan nilai investasi untuk proyek ini mencapai Rp 5,2 triliun. Untuk arena rekreasi sendiri sekitar Rp 2,6 triliun dan sisanya untuk Pembangunan hotel. Biaya pembangunan proyek ini berasal dari modal perusahaan atau mencari strategic partner.

Sementara PT Intiland Development Tbk (DILD) akan mulai mengembangkan proyek reklamasi pulau H di utara Pantai Mutiara, Jakarta.

Archied Noto Pradono, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, mengklaim, pihaknya telah memperoleh izin reklamasi pulau H pada akhir tahun 2015 ini dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami akan mulai membangun konstruksi pada tahun mendatang,” katanya. Jika tidak ada melitang, Intiland akan mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di semester II-2016. Rencananya, perusahaan berkode saham DILD di pasar modal ini akan membangun mixed use seperti perumahan, apartemen, komersial dan hospitality.

Perusahaan akan mengembangkan pulau dengan lahan seluas 63 hektar (ha) di bagian utara Pantai Mutara ini, dari reklamasi seluas 100 ha yang dikembangkan sebelumnya. “Tahap awal, pembangunan konstruksi akan membutuhkan biaya lebih dari Rp 2,5 triliun,” tambahnya. Sebelumnya, perusahaan menyiapkan dana sekitar Rp 7,5 triliun.

Tak hanya perusahaan swasta, perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga ikut memperoleh izin untuk pengembangan reklamasi pulau F seluas 190 ha. Jakpro tengah mencari investor asing ataupun lokal yang mau bersama-sama untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan proyek di pulau ini.

Abdul Hadi, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo menyampaikan, saat ini, perusahaan tengah memasuki proses perencanaan ulang atau replanning proyek pulau F ini yang akan selesai pada tiga bulan-enam bulan mendatang. "Kami akan membangun proyek di Pulau F sesuai kebutuhan pasar seperti properti yang diimbangin infrastruktur," tambahnya.

Sayangnya, Hadi belum dapat menyampaikan kisaran dana investasi untuk pengembangan proyek tersebut karena sedang proses perhitungan. Serta Jakpro belum mementukan jenis properti yang akan dibangun di pulau F tersebut. Yang jelas, ia ingin membangun properti yang mendukung tempat tinggal serta sarana hiburan dan komersial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News