JAKARTA. Bisnis properti kembali mendapat tantangan. Bank Indonesia (BI) yang akan kembali memperketat penyaluran kredit pembelian rumah. Bank sentral ingin melarang bank mencairkan dana kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk rumah inden, bila fisik bangunan belum rampung 100%.

Yance Onggo, General Manager Marketing PT Ciputra Residences bilang, rencana ini bisa menyulitkan kondisi finansial pengembang perumahan, terutama pengembang kecil. "Dampaknya akan lebih terasa pada developer kecil. Sementara untuk developer besar tetap ada dampak tetapi tidak besar," katanya kepada KONTAN, Senin (11/5).

Bagi pengembang besar, seperti Ciputra, aturan ini tidak terlalu berdampak karena punya cukup dana untuk membangun proyek properti. Namun dengan wacana tersebut, ia menilai para pengembang, termasuk Ciputra, bakal lebih selektif untuk mengerjakan proyek baru.

Kartu Debit KB Bank Catat Pertumbuhan Transaksi Tertinggi di Jaringan ATM Bersama

Sedangkan bagi konsumen yang notabene adalah investor, bakal lebih memilih menggunakan metode pembayaran tunai keras atau tunai bertahap ketimbang pakai KPR. Saat ini, konsumen yang membeli proyek properti Ciputra Residence, sekitar 65%-70% menggunakan KPR.

Adapun C.Y. Andreas, Kepala Divisi Penjualan dan Pemasaran PT Duta Pramindo Sejahtera, pengembang apartemen Green Pramuka City di Jakarta Timur mengaku wacana kebijakan sejatinya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, Duta punya cadangan dana untuk membangun proyeknya.

Ia menyebut untuk membangun menara ke sembilan dengan kapasitas 700 unit, pihaknya sudah memiliki dana  cukup. Bahkan, saat ini,  mereka tengah membangun proyek ini yang baru akan mereka rilis pada bulan Agustus 2015 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News