KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyoroti urgensi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) yang tengah digagas pemerintah.

Menurut Joko, keberadaan badan tersebut sejatinya tidak lagi dibutuhkan apabila Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai kementerian teknis dalam mempercepat pembangunan perumahan nasional.

Baca Juga: Pengembang Perumahan Keluhkan SLIK OJK: Kalau Beres, 3 Juta Rumah Tercapai

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

“Kalau konteksnya kementerian ini bisa mengambil peran yang dibutuhkan, termasuk soal hunian berimbang, maka seharusnya tidak perlu lagi ada lembaga lain,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (20/5).

Meski begitu, Joko menegaskan pihaknya tetap menyambut baik rencana pembentukan BP3 selama lembaga tersebut benar-benar berkontribusi mempercepat realisasi pembangunan perumahan nasional.

Ia hanya mengingatkan agar kehadiran BP3 tidak justru memperumit komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan pemerintah.

“Kalau makin banyak lembaga, interkoneksinya juga makin kompleks. Tapi kalau memang dibutuhkan dan bisa menyelesaikan masalah, ya tidak ada masalah juga,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri Ara Siap Dicopot Kapan Pun jika Program 3 Juta Rumah Gagal

Sebelumnya, Kementerian PKP menyatakan tengah menyiapkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan).

Revisi tersebut antara lain akan mencakup pengaturan mengenai pelaksanaan BP3 sebagai lembaga yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan, khususnya dalam rangka memenuhi skema hunian berimbang.

Melalui revisi ini, pengembang yang membangun satu unit rumah mewah nantinya akan diwajibkan membangun dua unit rumah menengah dan tiga unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga: Sejumlah Perusahaan Swasta Dukung Program 3 Juta Rumah, Ini Daftarnya!

“Saat ini skema hunian berimbang belum berjalan. Kami ingin tahu masalahnya, agar bisa merumuskan UU Perumahan yang efektif dan sesuai dengan kondisi sekarang,” ujar perwakilan Kementerian PKP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News