KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Bandara Hang Nadim, Batam dinilai membutuhkan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini dilakukan untuk melihat kebutuhan TNI di daerah tersebut. Pasalnya tanah TNI yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) diwajibkan untuk diserahkan kepada negara kecuali terdapat bangunan aktif.

"Di satu sisi, kepentingan umum jangan diabaikan, tapi di sisi lain kepentingan TNI yang berhubungan dengan keamanan masyarakat juga jangan diabaikan," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (17/10).

Wiranto bilang perlu ada kebijakan yang mendukung TNI. Walau pun belum terdapat bangunan aktif, rencana seperti membangun satuan kavaleri di tingkat kota perlu menjadi perhatian.

Sementara itu Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo akan menunggu koordinasi dengan TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengembangkan Bandara Hang Nadim.

"BP Batam tidak bisa putuskan langsung perlu dengarkan pandangan langsung TNI AU mau pun Kementerian Perhubungan (Kemhub)," terang Lukita.

Sebelumnya Bandara Hang Nadim telah menjadi milik BP Batam. Saat ini Bandara Hang Nadim akan dikembangkan dari segi fasilitas pendukung.

Lukita juga sebelumnya merencanakan pengembangan Bandara Hang Nadim menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Fasilitas pendukung yang akan dikembangkan antara lain seperti tempat parkir pesawat dan tempat istirahat bagi kru maskapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti