KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan lakukan rapat koordinasi terkait perkembangan Danau Toba dan Borobudur.

"Pertumbuhan kunjungan turis internasional di Indonesia naik hampir empat kali lipat ", ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengarah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan Badan Otorita Borobudur (BOB) di Laguboti, Toba Samosir, dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Rabu (10/01).

Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, serta para bupati yang terkait dengan danau Toba.

Menko Luhut menambahkan berbagai progres Indonesia, yakni pertumbuhan turis asing di Indonesia hampir 4 (empat) kali lebih besar dibandingkan dari ASEAN. Di Indonesia tumbuh sebesar 25,68% (periode Januari-Agustus 2017), sedangkan ASEAN 7%.

“Dalam pertumbuhan kawasan itu, kami meningkatkan pengembangan beberapa destinasi wisata, yakni pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, salah satunya Kawasan Pariwisata Danau Toba, dan selain itu juga termasuk di dalamnya Badan Otorita Borobudur (BOB),” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Menko Luhut, baik Kawasan Pariwisata Danau Toba maupun BOB masih terus dalam proses pengembangan. Untuk itu, Menko Luhut terus berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar terus memaksimalkan Bandara Silangit, yakni perlu tambahan kapasitas dan perlu pelebaran landas pacu. Kemudian Kementerian PUPR untuk segera memutuskan desain jembatan Tano Pongol.

Sementara untuk Badan Otorita Borobudur (BOB), Menko Luhut berharap segera ada perkembangan mengenai Kelengkapan organisasi BOB hingga Kepala Divisi segera ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana BOB.

BOB perlu segera melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah [Borobudur – Yogyakarta, Solo – Sangiran, dan Semarang – Karimun Jawa], serta Percepatan penetapan status Lahan Otoritatif 50 ha sebagai aset BOB (proses tukar guling kawasan hutan).

Rapat koordinasi akan dilakukan secara berkala terkait progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten serta bentuk kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto