KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell Indonesia masih belum pulih. Hingga Jumat (30/1/2026), sejumlah SPBU Shell terpantau belum menyediakan bensin RON 95 atau V-Power maupun RON 98 atau V-Power Nitro+ di seluruh jaringannya. Sementara itu, ketersediaan BBM RON 92 atau Shell Super juga masih terbatas. Produk tersebut tercatat hanya tersedia di enam SPBU Shell di wilayah Jabodetabek.
Kondisi ini berbeda dengan jaringan SPBU BP-AKR yang pasokan BBM-nya mulai kembali normal. Seluruh varian BBM BP-AKR, mulai dari bensin RON 92 atau BP 92, RON 95 atau BP Ultimate, hingga BP Ultimate Diesel, terpantau sudah tersedia.
Baca Juga: Kelangkaan BBM di SPBU, Ini Jawaban dari Shell Indonesia President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyampaikan, hingga kini Shell masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM untuk periode 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Ingrid belum memastikan apakah Shell Indonesia telah merealisasikan impor BBM menggunakan kuota 2026 atau masih menunggu terbitnya rekomendasi impor tersebut. “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku,” ujar Ingrid kepada Kontan, Kamis malam (29/1/2026). Ingrid optimistis pasokan BBM di jaringan SPBU Shell dapat kembali terpenuhi dalam waktu dekat, seiring dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha perusahaan. “Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami,” kata Ingrid.
Baca Juga: Pasokan BBM SPBU Shell Kosong Awal 2026, Ini Kata ESDM Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan akan menerapkan skema pengaturan impor BBM bagi badan usaha swasta secara periodik atau bertahap sepanjang 2026. Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan, dengan skema tersebut kuota impor BBM tidak diberikan sekaligus untuk satu tahun penuh, melainkan melalui beberapa tahap dengan evaluasi berkala. "Kami tidak berikan (kuota impor BBM) sekaligus, jadi ada evaluasi juga. Tidak diberikan langsung 1 tahun, tapi ada peiodisasinya," ungkap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/01/2026). Laode menjelaskan, kebijakan ini diambil menyusul adanya kasus kehabisan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta pada akhir 2025. Meski demikian, kuota impor BBM 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kebijakannya sama atau mirip dengan 2025,” kata Laode.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
