KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperdalam rencana kebijakan pengetatan aturan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran, diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.

Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari mekanisme yang tepat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di lapangan dapat berjalan dengan rapi. 

"Ya, kita sedang dalami agar ini diterima oleh yang berhak. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi di lapangan," ujarnya di Kementerian ESDM pada Jumat (27/9).

Baca Juga: Pendaftaran QR Code Pertalite Ditolak? Ini Penyebabnya

Catatan Kontan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kebijakan pengetatan distribusi BBM bersubsidi masih dalam tahap pembahasan pemerintah. 

Menurut Bahlil, aturan ini perlu disusun dengan hati-hati agar ketika diterapkan, kebijakan tersebut dapat mencerminkan prinsip keadilan. Target utama adalah memastikan bahwa subsidi BBM hanya diberikan kepada pihak yang berhak, sehingga BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan [1 Oktober 2024]," ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil juga menambahkan bahwa formulasi kebijakan ini harus mengutamakan petani dan nelayan sebagai penerima utama BBM bersubsidi. "Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," tambahnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa kuota BBM bersubsidi tetap dijaga agar distribusinya bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. 

Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah melalui upaya digitalisasi, termasuk penerapan QR Code untuk solar.

Baca Juga: Pemerintah Sudah Bayarkan Subsidi Energi Rp 102,8 Triliun Hingga Agustus 2024

"Tahun ini kita juga dorong penggunaan QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi dalam penyaluran BBM bersubsidi agar kuota tetap terjaga," ungkap Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).

Namun, Fadjar belum memberikan detail lebih lanjut mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi untuk tahun ini, serta apakah stoknya akan cukup setelah kebijakan pengetatan BBM bersubsidi mulai diterapkan di bawah pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa penyaluran BBM yang tepat sasaran sangat penting, mengingat subsidi yang diberikan pemerintah sering kali dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi. 

"Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran, agar subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu," ujar Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .