JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mengecualikan pengetatan aturan uang muka atau loan to value (LTV) properti untuk program rumah murah pemerintah. Revisi aturan LTV hanya diberlakukan pada kredit kepemilikan rumah (KPR) non subsidi. Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengungkapkan bahwa dalam revisi aturan LTV, BI bukan melarang pembelian rumah dengan status inden untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya, melainkan bank tidak memberikan KPR kedua dan seterusnya. "Jadi bukan rumahnya dilarang inden, tapi KPR. Kalau masyarakat sudah melunasi KPR pada rumah sebelumnya, maka boleh mengajukan KPR lagi secara inden. Kalau KPR pertamanya belum lunas, maka KPR kedua tidak boleh inden," kata Peter di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/9).
Pengetatan uang muka tak berlaku untuk KPR subsidi
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mengecualikan pengetatan aturan uang muka atau loan to value (LTV) properti untuk program rumah murah pemerintah. Revisi aturan LTV hanya diberlakukan pada kredit kepemilikan rumah (KPR) non subsidi. Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengungkapkan bahwa dalam revisi aturan LTV, BI bukan melarang pembelian rumah dengan status inden untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya, melainkan bank tidak memberikan KPR kedua dan seterusnya. "Jadi bukan rumahnya dilarang inden, tapi KPR. Kalau masyarakat sudah melunasi KPR pada rumah sebelumnya, maka boleh mengajukan KPR lagi secara inden. Kalau KPR pertamanya belum lunas, maka KPR kedua tidak boleh inden," kata Peter di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/9).
