KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa membocorkan rincian realokasi anggaran, dari efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 306,69 triliun pada 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menyampaikan, usulan revisi atau efisiensi anggaran K/L dan TKD tersebut bukan pemotongan, tetapi berupa pembintangan anggaran.

Ia menambahkan, efisiensi belanja tersebut untuk mendukung prioritas nasional, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan devisa, mendukung swasembada dan ketahanan pangan dan Energi, serta mendukung program prioritas lainnya untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

“Untuk realokasinya kita belum bisa menyampaikan, yang jelas tujuannya udah clear ya,” kata Deni, akhir pekan ini.

Baca Juga: Kemenkeu Bantah Kebenaran Informasi Rincian Pemotongan Anggaran K/L pada 2025

Terkait mekanismenya, setiap K/L akan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan struktur penggunaan anggaran setelah adanya efisiensi ini.

Setelah itu K/L menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran yang telah disetujui DPR kepada Kemenkeu, paling lambat 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati membenarkan bahwa salah satu pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk makan bergizi gratis (MBG).

Meski demikian ia tidak secara gamblang mengungkapkan tambahan anggaran MBG Rp 100 triliun akan sepenuhnya dari anggaran tersebut.

“Arahnya kan bapak presiden memang menghendaki dengan banyaknya masyarakat sekolah anak-anak  kapan sekolah yang kami sampaikan kapasitas untuk melaksanakan itu dari MBG nya,” tutur Sri Mulyani kepada awak media, Jumat (24/1).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya anggaran MBG dianggarkan Rp 71 triliun dan hanya disalurkan kepada 15 juta-17,5 juta penerima manfaat.

Nah dengan tambahan Rp 100 triliun, maka target penerima manfaat akan meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Sri Mulyani menyebut, selain akan dialokasikan untuk MBG, pemangkasan anggaran K/L dan daerah juga akan disalurkan untuk swasembada pangan, energi dan sektor kesehatan, agar kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa meningkat.

Baca Juga: Kemenkeu Terima Banyak Usulan Penambahan Anggaran K/L pada 2025

Di samping itu, pemangkasan anggaran ini juga bertujuan untuk efisiensi anggaran agar peruntukannya lebih bermanfaat.

Salah satunya dengan memangkas biaya perjalanan dinas, biaya rapat di gedung, seminar, cetak dokumen, dan pemberian souvenir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News