KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menerapkan penggunaan kartu kredit untuk melakukan belanja di Kementerian dan Lembaga (K/L). Untuk itu, dia baru menerapkan di beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti menjelaskan, kartu kredit digunakan untuk operasional perkantoran di pemerintahan. Kartu kredit pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran yang nilainya di bawah Rp 50 juta per transaksi.

Selain batasan tersebut, pembayaran hanya untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan perjalanan dinas. "Misalnya pembelian alat tulis perkantoran, perjalanan dinas dan konsumsi rapat," jelas Nufransa kepada Kontan.co.id, Kamis (21/3).

Nufransa melanjutkan, penggunaan kartu kredit yang dicanangkan pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran yang bersifat uang persediaan. Sehingga tidak semua uang belanja negara dibayar menggunakan kartu kredit.

Pembayaran uang persediaan dilakukan kepada bendahara kantor atau satuan kerja, untuk kemudian digunakan dan diisi kembali.

Kemkeu berencana melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kartu kredit ini agar lebih efektif dan dapat diterapkan di kementerian lain. Tujuannya membuat kemudahan dalam pelaporan serta lebih akuntabel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli