KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kombinasi antara penggunaan  Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan penarikan utang baru yang tetap tinggi berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah, khususnya dalam menghadapi risiko krisis.

"Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan investor dan lembaga rating terhadap fundamental perekonomian Indonesia," kata Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo kepada Kontan, Selasa (26/8/2025).

Banjaran mencontohkan, pada tahun ini pemerintah telah mengajukan penggunaan SAL sebesar Rp 85,6 triliun, sementara dalam RAPBN 2026 sebanyak Rp 60 triliun. Padahal, posisi SAL pada akhir 2024 tercatat Rp 459,5 triliun.

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

“Penggunaan SAL diperkirakan akan menurun secara bertahap seiring dengan saldo awal yang berkurang setiap tahunnya,” ujar Banjaran.

Baca Juga: Kenaikan SAL dan Utang Jumbo Dinilai Bisa Memperlemah Fiscal Buffer APBN Era Prabowo

Hal ini dikarenakan penggunaan SAL merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, dan ketahanan energi yang membutuhkan belanja cukup besar. 

Di sisi lain, penyaluran dividen BUMN yang kini dikelola Danantara turut membuka ruang pemanfaatan SAL guna menekan defisit fiskal dalam lima tahun ke depan.

Banjaran bilang, memang tak ada besaran ideal SAL karena menyesuaikan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan belanja negara.

Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan tax ratio dan tax buoyancy, sembari menjaga efektivitas serta efisiensi belanja.

“Upaya tersebut akan meningkatkan kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah dan diharapkan mendorong keyakinan investor asing terhadap prospek pertumbuhan ekonomi domestik serta keberlanjutan fiskal ke depan,” kata Banjaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News