JAKARTA. Ide menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi menuai protes dari kalangan bankir. Para pengelola bank ini meminta DPR berhati-hati mengambil keputusan karena bisa memicu kegaduhan di pasar keuangan.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengatakan penerbitan obligasi rekapitalisasi merupakan keputusan politik untuk merespons krisis 1997-1998. "Saat itu yang masuk ke bank hanya kertas, bukan uang. Tetapi pemerintah mendapatkan saham. Sebagai ganti, pemerintah membayar bunga," ujarnya, Selasa (29/1).

Menurut Sigit ada tiga hal yang harus dipertimbangkan DPR sebelum memutuskan masalah bunga obligasi rekapitalisasi. Pertama, persepsi investor pada pemerintah. Pasar bisa mengartikan, kebijakan ini sebagai bentuk pembatalan perjanjian secara sepihak. Investor bisa merasa tidak nyaman dengan wanprestasi semacam ini. Ujung-ujungnya dana lari ke luar negeri dan stabilitas ekonomi terganggu.

Kedua, manajemen pengelolaan utang pemerintah. Kebijakan zero coupon memaksa pemerintah menyerap semua obligasi rekapitalisasi yang dilepas pemiliknya. Sebab, tidak akan ada yang mau membeli surat utang tersebut. Artinya, utang pemerintah akan meningkat, lantaran harus menerbitkan surat utang baru untuk membeli obligasi. Saat ini diperkirakan surat utang warisan krisis yang masih beredar di pasar mencapai Rp 162 triliun.

Ketiga, penurunan sumber penerimaan dalam APBN. Penghentian pembayaran bunga berdampak pada kinerja bank sehingga setoran dividen juga menurun. Padahal bank BUMN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan APBN. Di APBN 2013, target bank pelat merah menyetor Rp 5,81 triliun atau meningkat 41,02%.

Direktur Utama Bank BNI, Gatot Murdiantoro Suwondo, mengatakan penghapusan bunga menyebabkan obligasi rekapitalisasi tidak laku di pasaran karena tidak ada harganya. "Dengan kata lain, kami hanya megang junk bond (obligasi sampah)," tegasnya..

Dalam hearing dengan DPR, Senin (29/1), Ekonom Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menyodorkan beberapa skema penghapusan bunga. Pertama, pemerintah hanya membayar bunga dan pokok untuk pemegang obligasi senilai di bawah Rp 10 miliar, sementara pemilik di atas Rp 10 miliar diterapkan zero coupon. Kedua, zero coupon dikenakan pada obligasi dengan status hold to maturity (dipegang hingga jatuh tempo), sedangkan yang available for sale dibayarkan bunga yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: