KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah mendorong kebijakan penghematan energi lewat skema bekerja dari rumah (
work from home/WFH) hingga optimalisasi program B50 mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai sudah tepat namun masih berada di tahap awal dan belum menyentuh substansi persoalan energi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah seperti WFH dan efisiensi di gedung pemerintah baru menyentuh permukaan. "Kalau kita lihat secara keseluruhan, arah kebijakan penghematan energi yang sekarang ditempuh pemerintah sebenarnya sudah tepat, tapi memang masih di tahap awal dan belum cukup dalam. Terutama WFH, dampaknya relatif terbatas dan lebih bersifat jangka pendek," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Negara Lain Darurat Energi, Ekonom: Indonesia Jauh dari Kata Aman Yusuf memandang program B50 memiliki nilai yang jauh lebih strategis karena menyasar ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor. Menurutnya, substitusi solar dengan biodiesel masuk akal secara ekonomi untuk mengurangi tekanan devisa dan fiskal, mengingat keunggulan Indonesia di sektor sawit. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap realistis dalam melihat implementasinya. "Ini bukan solusi instan. Implementasinya butuh kesiapan dari sisi pasokan, infrastruktur, sampai kompatibilitas mesin," kata Yusuf. Ia menambahkan, kebijakan saat ini masih cenderung parsial dan sektoral, sehingga belum terlihat desain besar yang mengintegrasikan efisiensi energi mulai dari sisi transportasi, industri, hingga percepatan energi terbarukan. Yusuf menyebut, dorongan efisiensi ini tidak lepas dari tekanan fiskal yang membayangi pemerintah. Saat harga minyak dunia menanjak, beban subsidi dan kompensasi otomatis meningkat.
Baca Juga: Prabowo Lakukan Lawatan Perdana ke Jepang, Disambut Diaspora Indonesia Oleh karena itu, lanjut dia, penghematan energi menjadi upaya krusial untuk menjaga ruang fiskal tetap aman, yang menjelaskan mengapa kebijakan ini mulai didorong secara lebih serius belakangan ini. Terkait respons pemerintah yang terkesan lambat, Yusuf melihat adanya faktor struktural di mana kebijakan seringkali bersifat reaktif saat tekanan global meningkat. "Isu ketergantungan impor energi dan tekanan subsidi itu bukan hal baru. Jadi kesannya memang masih cenderung reaktif, kebijakan didorong lebih kuat ketika tekanan global meningkat," tuturnya. Ke depan, Yusuf menekankan pentingnya roadmap energi yang lebih jelas dan terukur, baik dari sisi efisiensi maupun diversifikasi. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah memasuki fase di mana energi tidak lagi murah dan stabil.
Baca Juga: OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% pada 2026 dan 5% di 2027 "Kita sedang masuk ke fase di mana energi tidak lagi murah dan stabil, jadi pendekatannya juga tidak bisa lagi reaktif. Harus lebih terstruktur, lebih luas cakupannya, dan konsisten dalam jangka panjang," jelasnya. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan kebijakan penghematan energi ini dalam waktu dekat.
"Kita tunggu pengumuman 1-2 hari ini dulu," ujarnya singkat kepada Kontan.co.id, Senin (30/3/2026). Haryo mengungkapkan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (KL) telah mempersiapkan seluruh kebijakan yang bakal diambil dalam menyikapi konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah. "Saya rasa semua K/L sudah mempersiapkan," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
