JAKARTA. Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) merasa dirugikan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, yang memberhentikan program kurikulum 2013.

Ketua PPGI, Jimmly Juneanto, mengatakan keputusan menghentikan kurikulum 2013 telah merugikan 42 penerbit yang telah menjalin kontrak bersama pemerintah pada semester satu.

PPGI melakukan kerja sama yang disaksikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kontrak ini dilakukan melalui katalog Kemendikbud.

"Keputusan ini sangat mendadak dan ini menjadi keprihatinan bagi kita dan berharap diselesaikan dengan baik-baik," kata Jimmly di Menteng, Jakarta, Senin, (8/12).

Jimly menuturkan keputusan memberhentikan kurikulum 2013 tersebut membuat ketidakjelasan nasib perusahaan percetakan yang telah melakukan kerja sama.

Sementara kontrak pemerintah dengan perusahaan percetakan masih berjalan hingga Maret 2015 untuk mencetak buku pada semester kedua.

"Perlu kejelasan pemerintah untuk menyelesaikan 52% dari buku yang belum dibayar pada semester pertama. Kami minta pemerintah untuk mencari jalan ke luar dan kami merasa dirugikan,"jelas Jimmly.

Ia menambahkan, pada semester pertama, PPGI telah mencetak dan mendistribusikan buku sebanyak 382 juta eksemplar buku.

Jumlah tersebut meliputi buku-buku yang didistribusikan ke Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang baru dibayar sebesar 48 persen.

"Pada semester kedua buku yang dicetak sebanyak 267 juta eksemplar," kata Jimmly. Jimmly menambahkan, keputusan tersebut semakin memberatkan karena buku-buku semester dua tidak dikirim.

Menurutnya, pemesanan buku tersebut sesuai permintaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. (Randa Rinaldi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie