KONTAN.CO.ID - Kenaikan dana partai politik (parpol) seperti oase, setelah hampir sepuluh tahun tidak naik. Tak tanggung-tanggung, dana parpol naik menjadi Rp 1.000 per suara sah atau naik hampir 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 108 per suara.

Namun, tetap saja, jumlah ini dinilai masih jauh untuk menutupi biaya operasional parpol.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate menyatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah menambah dana parpol. Ia berharap keputusan tersebut tak membebani keuangan negara.

Namun, di sisi lain, pihaknya melihat dana tersebut belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan parpol. Perhitungan Rp 1.000 per suara sah akan menjadi disparitas antar partai. Sebab, meski parpol kecil yang hanya mendapat suara pemilu sedikit, namun semua parpol mempunyai kebutuhan dasar yang cukup besar. Hal itu akan berbanding terbalik jika menengok pada partai-partai yang mendapat suara terbanyak.

Menurutnya, dana parpol harus dibuat seimbang dengan cara penghitungan faktor pengeluaran tetap dan variabel lain. Rasionalisasi jumlah suara yang didapat hanya menjadi salah satu variabel perhitungan.

"Jika tergantung banyaknya jumlah suara, kasihan partai yang mendapat suara sedikit. Padahal (parpol kecil) pengeluaran dasarnya seperti pemeliharaan kantor cabang atau yang lainnya sama," kata Johnny, Senin (28/8).

Senada, politisi sekaligus Ketua Badan Legislasi DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Supratman Andi Agtas menyebut, biaya tersebut dinilai masih kurang untuk melakukan kaderisasi. Katanya, penghitungan ini butuh dibuat lebih proporsional.

"Nilai ini terlihat besar mungkin hanya untuk tiga besar parpol dengan suara terbanyak. Coba tengok parpol yang mendapatkan suara sedikit, pasti dana yang diperoleh juga tak banyak," kata Supratman.

Ia melihat pendanaan partai bisa diberikan secara merata di angka Rp 100 miliar-Rp 200 miliar ditambah dengan proporsi pendapatan jumlah suara. Ini menurutnya bisa mencukupi pembiayaan parpol dari pusat hingga ke daerah.

"Jika nilai yang diberikan pemerintah sekarang itu tidak akan efektif untuk mencetak kaderisasi dari pusat ke daerah. Dan sasaran untuk mengurangi praktek tidak sehat sulit untuk tercapai," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini