KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi ini tak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga membuka integrasi lintas sektor seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

CEO Privy, Marshall Pribadi, menegaskan IKD berperan penting dalam membangun kepercayaan transaksi digital. Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), Privy menjamin autentikasi dan integritas tanda tangan elektronik. 

“Dengan IKD, data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga terverifikasi secara digital, sehingga transaksi lebih aman, cepat, dan efisien,” ujar Marshall dalam keterangannya, Selasa (9/9).

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Baca Juga: Privy Gandeng PinjamanGo Percepat Proses Verifikasi dan Onboarding Nasabah

Marshall menambahkan, integrasi IKD dengan sertifikat elektronik melindungi keaslian dokumen sekaligus keamanan data. Ia bahkan menyebut sistem kependudukan Indonesia lebih maju dibanding negara seperti Australia yang belum memiliki single identity number.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menekankan IKD sebagai pilar penting layanan publik maupun privat. “IKD mempercepat pengurusan dokumen dan verifikasi layanan, mulai dari sekolah, perbankan, hingga bantuan sosial,” jelasnya dalam Summit Data Kependudukan Semester I 2025. 

Menurut Teguh, kualitas data kependudukan harus ditopang infrastruktur server dan data center berstandar keamanan siber tinggi.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum, menambahkan bahwa data kependudukan bersifat dinamis dan perlu pembaruan rutin, misalnya akibat perubahan alamat, status pernikahan, hingga mobilitas penduduk. Data ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran.

Transformasi IKD bukan sekadar digitalisasi, tetapi langkah strategis membangun fondasi ekonomi digital yang inklusif. Dengan basis data yang solid, Indonesia berpeluang besar menjadi rujukan global dalam tata kelola kependudukan digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News