KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi perang dagang global dan negosiasi tarif sudah berada di jalur yang tepat.

Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan penggunaan tarif dagang sebagai alat politik oleh sejumlah negara besar tidak sejalan dengan prinsip ekonomi yang sehat. Meski begitu, ia menilai pendekatan pemerintah Indonesia dalam merespons situasi global patut diapresiasi.

“Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencoba mendekati dan bernegosiasi menurut kami perlu diapresiasi,” ujar Gundy dalam peluncuran Kajian Prasasti di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Baca Juga: PHK dan Merosotnya Kepercayaan Publik Pengaruhi Turunnya Jumlah Pelapor SPT 2025

Lebih lanjut, Gundy menekankan bahwa langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah ke depan adalah memperkuat sektor manufaktur domestik.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa kembali menggerakkan roda manufaktur di Indonesia. Dengan memperkuat sektor ini, ketergantungan kita pada barang-barang impor, misalnya dari Tiongkok, bisa berkurang,” imbuhnya.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai bahwa kinerja perdagangan Indonesia sejauh ini menunjukkan hasil yang positif meski di tengah tekanan global.

Adapun nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Agustus 2025 naik 7,72% menjadi US$ 185,12 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 171,86 miliar. 

Sementara itu, surplus kumulatif mencapai US$ 29,14 miliar, meningkat 53,3% dibandingkan tahun lalu yang sebesar US$ 19,1 miliar. Dengan demikian, sejak Mei 2020 hingga Agustus 2025, Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 60 bulan berturut-turut.

“Kalau kita lihat dari data statistik perdagangan terakhir, perdagangan kita kembali meningkat. Itu pencapaian yang baik dan menjadi cerminan bahwa pemerintah berhasil memperluas akses pasar dan memperkuat kesepakatan dagang,” jelas Piter.

Namun, Piter mengingatkan bahwa memperluas pasar ekspor saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan produk domestik agar mampu bersaing di pasar internasional.

“Kita tidak cukup hanya dengan membuka pasar baru. Yang lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan barang-barang ekspor kita agar mampu memenuhi permintaan pasar lain,” tegasnya.

Baca Juga: Per September 2025, Porsi Investasi Terbesar Dapen BCA di Instrumen SBN

Selanjutnya: Rosan Ungkap Ada Peran Komisaris BUMN dalam 'Mempercantik' Laporan Keuangan

Menarik Dibaca: Simak Ramalan Zodiak Karier & Keuangan Besok Selasa 21 Oktober 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News