KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pengumuman hasil seleksi kompetesi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) non-guru 2021 tahap pertama sudah keluar. Namun, pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 belum bisa dilihat di situs SSCASN.

Berdasarkan jadwal terbaru,  pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 tahap 1 berlangsung mulai hari Jumat (29/10/2021). Pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 tahap 1 dilakukan secara online.

Pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 bisa dilihat di situs SSCASN melalui akun masing-masing peserta. Namun, jika kesulitan, pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 bisa dilihat di situs masing-masing instansi pemerintah.

Sesuai rencana, ada 164 instansi pemerintah pusat dan daerah yang akan menyampaikan pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK non guru 2021 tahap 1.

Baca juga: Pantau sscasn.bkn.go.id, ada pengumuman hasil SKD CPNS & P3K 2021 di 164 instansi

Berikut daftar 164 instansi yang mengumumkan hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK non guru tahap 1 2021: 

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
2. Badan Pusat Statistik (BPS) 
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 
7. Pemerintah Kabupaten Alor 
8. Pemerintah Kabupaten Asahan 
9. Pemerintah Kabupaten Balangan 
10. Pemerintah Kabupaten Banggai 
11. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
12.  Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
13. Pemerintah Kabupaten Barito Utara 
14. Pemerintah Kabupaten Barru 
15. Pemerintah Kabupaten Batang 
16. Pemerintah Kabupaten Belu 
17. Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
18. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
19. Pemerintah Kabupaten Bima 
20. Pemerintah Kabupaten Bintan 
21. Pemerintah Kabupaten Bireuen 
22. Pemerintah Kabupaten Blora 
23. Pemerintah Kabupaten Boalemo 
24. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
25. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 
26. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
27. Pemerintah Kabupaten Bombana 
28. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 
29. Pemerintah Kabupaten Buleleng 
30. Pemerintah Kabupaten Buru 
31. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 
32. Pemerintah Kabupaten Buton 
33. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 
34. Pemerintah Kabupaten Cianjur 
35. Pemerintah Kabupaten Cilacap 
36. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 
37. Pemerintah Kabupaten Demak 
38. Pemerintah Kabupaten Dompu 
39. Pemerintah Kabupaten Ende 
40. Pemerintah Kabupaten Gorontalo 
41. Pemerintah Kabupaten Gowa 
42. Pemerintah Kabupaten Grobogan 
43. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 
44. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 
45. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 
46. Pemerintah Kabupaten Jember 
47. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 
48. Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
49. Pemerintah Kabupaten Karangasem 
50. Pemerintah Kabupaten Katingan 
51. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 
52. Pemerintah Kabupaten Kebumen 
53. Pemerintah Kabupaten Kendal 
54. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 
55. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 
56. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 
57. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro 
58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
59. Pemerintah Kabupaten Ketapang 
60. Pemerintah Kabupaten Klungkung 
61. Pemerintah Kabupaten Kolaka 
62. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 
63. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 
64. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 
65. Pemerintah Kabupaten Kudus 
66. Pemerintah Kabupaten Kupang 
67. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
68. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 
69. Pemerintah Kabupaten Lamandau 
70. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 
71. Pemerintah Kabupaten Lembata 
72. Pemerintah Kabupaten Lingga 
73. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 
74. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 
75. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 
76. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 
77. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 
78. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 
79. Pemerintah Kabupaten Majalengka 
80. Pemerintah Kabupaten Malaka 
81. Pemerintah Kabupaten Manggarai 
82. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 
83. Pemerintah Kabupaten Maros 
84. Pemerintah Kabupaten Minahasa 
85. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 
86. Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
87. Pemerintah Kabupaten Morowali 
88. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 
89. Pemerintah Kabupaten Muna Barat 
90. Pemerintah Kabupaten Nagekeo 
91. Pemerintah Kabupaten Natuna 
92. Pemerintah Kabupaten Ngada 
93. Pemerintah Kabupaten Ngawi 
94. Pemerintah Kabupaten Nias 
95. Pemerintah Kabupaten Nias Barat 
96. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 
97. Pemerintah Kabupaten Nias Utara 
98. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 
99. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 
100. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 
101. Pemerintah Kabupaten Pati 
102. Pemerintah Kabupaten Pemalang 
103. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 
104. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 
105. Pemerintah Kabupaten Pidie 
106. Pemerintah Kabupaten Poso 
107. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 
108. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 
109. Pemerintah Kabupaten Semarang 
110. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 
111. Pemerintah Kabupaten Seruyan 
112. Pemerintah Kabupaten Sikka 
113. Pemerintah Kabupaten Sragen 
114. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 
115. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 
116. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah 
117. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 
118. Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
119. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 
120. Pemerintah Kabupaten Tabalong 
121. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
122. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 
123. Pemerintah Kabupaten Tapin 
124. Pemerintah Kabupaten Tegal 
125. Pemerintah Kabupaten Temanggung 
126. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
127. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 
128. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 
129. Pemerintah Kabupaten Wajo 
130. Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
131. Pemerintah Kota Ambon 
132. Pemerintah Kota Banda Aceh 
133. Pemerintah Kota Batam 
134. Pemerintah Kota Baubau 
135. Pemerintah Kota Bima 
136. Pemerintah Kota Bitung 
137. Pemerintah Kota Bogor 
138. Pemerintah Kota Cilegon 
139. Pemerintah Kota Gorontalo 
140. Pemerintah Kota Kendari 
141. Pemerintah Kota Kupang 
142. Pemerintah Kota Langsa 
143. Pemerintah Kota Lhokseumawe 
144. Pemerintah Kota Lubuk Linggau 
145. Pemerintah Kota Madiun 
146. Pemerintah Kota Magelang 
147. Pemerintah Kota Manado 
148. Pemerintah Kota Mataram 
149. Pemerintah Kota Mojokerto 
150. Pemerintah Kota Palopo 
151. Pemerintah Kota Pariaman 
152. Pemerintah Kota Pekanbaru 
153. Pemerintah Kota Prabumulih 
154. Pemerintah Kota Samarinda 
155. Pemerintah Kota Subulussalam 
156. Pemerintah Kota Surabaya 
157. Pemerintah Kota Surakarta 
158. Pemerintah Kota Tomohon 
159. Pemerintah Kota Tual 
160. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 
161. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
162. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
163. Sekretariat Jenderal MPR 
164. Setjen Dewan Perwakilan Daerah

Nah, dari daftar di atas, salah satu instansi yang telah menyampaikan pengumuman hasil SKD CPNS 2021 dan PPPK Non Guru adalah Pemerintah Kota Surakarta.

Pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 di Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat di website BKD Surakarta. Atau pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 Pemerintah Kota Surakarta bisa dibuka di link ini.

Sedangkan link pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021 di instansi lain, silakan telusuri di masing-masing website pemerintah.

Kriteria lolos SKD CPNS 2021

Ketentuan mengenai SKB CPNS 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 27 Tahun 2021. Peserta yang lolos ke tahapan SKB tergantung pada jumlah kebutuhan jabatan dan nilai yang diperoleh dari hasil SKD.

Berdasarkan informasi dari Instagram resmi BKN, pelamar yang berada di urutan tertinggi, akan diambil sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Misalnya, jumlah kebutuhan jabatan adalah 2, maka peserta yang ada di urutan 6 besar berdasarkan peringkat nilai SKD tertinggi, akan dinyatakan lolos ke tahap SKB.

Apabila terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan ada dalam batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD ditentukan secara berurutan mulai dari nilai tertinggi:

1.     Nilai tes karakteristik pribadi
2.     Tes intelegensia umum
3.     Tes wawasan kebangsaan

Selanjutnya, SKB dapat dilaksanakan oleh instansi dengan metode CAT (computer assisted test) atau tanpa CAT. Terkait dengan pelaksanaan SKB pada instansi pusat, menggunakan sistem CAT BKN.

Instansi pusat yang melaksanakan SKB selain CAT, berlaku ketentuan berikut:

1.  SKB dengan sistem CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50 persen dari nilai SKB secara keseluruhan.
2.  Dalam hal terdapat jenis atau bentuk tes wawancara SKB selain CAT, diberikan bobot paling tinggi 30 persen dari nilai SKB secara keseluruhan.
3.  Jika terdapat jenis tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, diberikan bobot paling tinggi 20 persen dari nilai SKB secara keseluruhan.

Itulah informasi pengumuman hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru 2021. Selamat untuk yang lolos seleksi!

Selanjutnya: Buruan, ini hari terakhir pemilihan formasi PPPK Guru 2021 tahap 2, berikut linknya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto