KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengkritisi adanya pengurangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022, utamanya pada kluster perlindungan sosial.

Adapun, anggaran perlindungan sosial sebelumnya Rp 286,64 triliun menjadi Rp 154,8 triliun di 2022. Menurutnya pengurangan anggaran tersebut tidak sejalan dengan misi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di 2022 ini.

“Padahal kita tahu bahwa tahun depan di saat yang bersamaan pemerintah menargetkan pengurangan atau berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di tahun ini,” kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (6/1).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Baca Juga: Dana Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 9,2% pada Tahun 2021

Yusuf juga mengatakan, dengan berkurangnya anggaran PEN untuk perlindungan sosial, maka bantuan yang tadinya di 2021 dianggarkan untuk kelompok masyarakat rentan dan hampir miskin sudah tidak disalurkan dalam jumlah yang lebih besar lagi dibandingkan anggaran di 2022 ini.

Padahal, menurutnya tahun ini adalah masa transisi pemulihan ekonomi, sehingga sangat rentan dan akan menekan daya beli masyarakat utamanya pada kategori penduduk miskin.

Selain itu, potensi daya beli yang tertekan pun akan sangat terbuka karena inflasi di tahun ini dapat berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga: Proses Restrukturisasi Utang Garuda (GIAA) Terus Berlangsung, Ini Kata Pengamat

“Jika pendapatan kelompok masyarakat menengah kenaikan lebih rendah dibandingkan kenaikan inflasi maka tentu akan menekan daya beli mereka. Di sinilah sebenarnya peran bantuan pemerintah,” jelas Yusuf.

Sementara itu, menurutnya untuk mengantisipasi pengangguran, pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran kartu pra-kerja lebih banyak lagi, sehingga setidaknya pengangguran dapat berkurang.

Sebab masih ada sekitar 9 juta orang menganggur, dan berbanding terbalik dengan total target penerimaan kartu pra-kerja yang hanya mencapai 3 sampai 4,5 juta orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News