JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) Outlook 2014 memaparkan salah satu bentuk reformasi struktural untuk mengatasi current account deficit adalah dengan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Deputy Director ADB untuk Indonesia Edimon Ginting menilai, meski membutuhkan harus dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang tak sedikit, penghapusan subsidi BBM bisa bermanfaat untuk sektor lain. "Dana bisa dipotong lalu pakai uangnya ke spending untuk infrastruktur dan pendidikan," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta (1/4). Senada dengan Edimon, Ekonom ADB Priasto Aji menyebut subsidi yang tidak tepat sasaran semacam subsidi BBM bisa dialihkan untuk prioritas lain selain untuk pendidikan dan kesehatan. "Subsidi juga bisa dialihkan untuk memperbesar ruang fiskal yang di masa mendatang tak akan sebesar tahun ini," papar Priasto. Mengecilnya ruang fiskal bersumber dari belanja publik di bidang kesehatan mengingat banyaknya populasi yang akan menua. Indonesia perlu mengkaji ulang subsidi BBM yang bisa dialokasikan untuk mengantisipasi proyeksi naiknya belanja tersebut dari angka saat ini yakni 2,4% dari PDB, menjadi 7,3% pada 2050 di kawasan Asia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pengurangan subsidi BBM bisa perbesar ruang fiskal
JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) Outlook 2014 memaparkan salah satu bentuk reformasi struktural untuk mengatasi current account deficit adalah dengan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Deputy Director ADB untuk Indonesia Edimon Ginting menilai, meski membutuhkan harus dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang tak sedikit, penghapusan subsidi BBM bisa bermanfaat untuk sektor lain. "Dana bisa dipotong lalu pakai uangnya ke spending untuk infrastruktur dan pendidikan," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental Midplaza, Jakarta (1/4). Senada dengan Edimon, Ekonom ADB Priasto Aji menyebut subsidi yang tidak tepat sasaran semacam subsidi BBM bisa dialihkan untuk prioritas lain selain untuk pendidikan dan kesehatan. "Subsidi juga bisa dialihkan untuk memperbesar ruang fiskal yang di masa mendatang tak akan sebesar tahun ini," papar Priasto. Mengecilnya ruang fiskal bersumber dari belanja publik di bidang kesehatan mengingat banyaknya populasi yang akan menua. Indonesia perlu mengkaji ulang subsidi BBM yang bisa dialokasikan untuk mengantisipasi proyeksi naiknya belanja tersebut dari angka saat ini yakni 2,4% dari PDB, menjadi 7,3% pada 2050 di kawasan Asia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
