Jakarta. Pemerintah menegaskan pengambilalihan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari pemerintah provinsi untuk perbaikan pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Purba Robert Mangapul Sianipar, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Kemaritiman mengatakan, dengan keputusan ini pemerintah tetap akan mempertahankan keberadaan BP Batam. Namun akan ada perombakan jajaran pimpinan di badan tersebut.

"Badan tetap ada, struktur dan organisasi tidak berubah juga, jadi kami ingin meningkatkan peningkatan manajemennya, dengan perubahan direksi," kata Purba ke KONTAN, Kamis (10/3).

Purba mengatakan, dewan kawasan yang saat ini dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan bertugas menetapkan kebijakan, pengawasan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi BP Batam. Sehingga, pengawasan langsung dari pusat akan memudahkan pengelolaan kawasan perdangan bebas tersebut.

Menurut Purba, dewan juga akan menetapkan jajaran pimpinan wakil ketua dan ketua BP Batam. "Nanti, apapun yang diputuskan dewan kawasan ya harus dalam konteks yang sesuai dengan tujuan awal, pembenahan serta revitalisasi BP Batam," ujar Purba.

Namun, ia enggan menjelaskan terkait adanya opsi peningkatan kawasan perdagangan bebas atawa free trade zone (FTZ) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). "Pemerintah akan tetap mempertimbagkan seluruh masukan agar kawasan Batam tetap menarik invvestor untuk menarik investasi di Batam," ujar Purba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto