KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha mengaku masih banyak pengusaha makanan dan minuman dan pedagang yang belum paham ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pada faktur pajak. Ya, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang mewajibkan pencantuman NIK pada faktur pajak saat pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman meminta pemerintah untuk lebih masif dalam sosialisasi terkait hal ini.
Pengusaha banyak yang bingung soal aturan NIK di faktur pajak, ini tanggapan Menkeu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha mengaku masih banyak pengusaha makanan dan minuman dan pedagang yang belum paham ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pada faktur pajak. Ya, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang mewajibkan pencantuman NIK pada faktur pajak saat pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman meminta pemerintah untuk lebih masif dalam sosialisasi terkait hal ini.