KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha mengeluhkan kurangnya fasilitas untuk meningkatkan daya saing ekspor. Fasilitas tersebut antara lain bea masuk yang dikenakan tujuan ekspor terlalu tinggi, hingga lembaga pendukung ekspor.

"Cost and freight masih kompetitif begitu bayar bea masuk jadi tidak kompetitif," ujar Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno, Senin (18/2).

Salah satu yang masih menjadi kendala adalah adanya landed duty paid alias biaya saat masuk ke negara tujuan ekspor. Bea masuk yang tinggi akan menekan daya saing produk ekspor sehingga harga tak dapat bersaing.

Untuk mengatasi kondisi ini, Benny meminta pemerintah membuat instrumen perlindungan pasar dan industri. Salah satunya pemerintah meningkatkan bea masuk barang impor ke dalam negeri sesuai dengan perjanjian World Trade Organization (WTO) dengan rata-rata 40%. Tarif tersebut dapat dilakukan untuk semua komoditas kecuali pertanian.

"Dengan perundingan trade diplomacy sepakat dengan WTO 1995," jelas Benny.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan perjanjian bilateral dengan negara tujuan ekspor. Salah satu contohnya dengan Pakistan yang meminta Indonesia membuka keran impor jeruk, lantas sebagai timbal baliknya Pakistan meningkatkan impor crude palm oil (CPO).

Keluhan lain adalah sistem logistik yang belum efisien. Menurut Benny, pengiriman barang dengan kontainer masih harus melewati Bandara Soekarno-Hatta. Padahal lokasi pabrik berada di Semarang. Sedangkan maskapai di Semarang belum didesain untuk melakukan pengiriman barang dengan kontainer.

"Biaya lagi dari pabrik ke Cengkareng, meskipun saat ini sudah ada tol," jelas Benny.

Dia juga mengusulkan perlu adanya peningkatan kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Selama ini tugas LPEI masih sama seperti perbankan pada umumnya.

Salah satunya dengan memberikan kredit ke eksportir sepanjang sudah mendapatkan keuntungan dua tahun berturut-turut. "Dulu kan niatnya underlying transaksi," imbuh Benny.

Selain itu Benny juga mempertanyakan kehadiran PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Menurutnya, eksportir kurang merasakan manfaat lembaga tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli