BATAM. Konsulat Jenderal Jepang untuk Indonesia di Medan menyampaikan banyak pengusaha asal negaranya yang mengeluhkan kondisi investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepulauan Riau.

Dalam rilis yang diterima Antara di Batam, Jumat (22/5), Konsul Hirofumi Morikawa dalam kunjungannya ke kantor Badan Pengusahaan Kawasan Batam mengatakan beberapa keluhan pengusaha yaitu terkait Upah Minimum Kota, unjuk rasa pekerja dan masalah keamanan.

Bahkan, ia menyebutkan, jika dalam waktu dekat masalah itu tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak perusahaan Jepang yang akan memindahkan operasinya ke negara lain, terutama ke Vietnam.

"Pemerintah sekarang harus serius menciptakan iklim investasi yang kondusif, bahkan hal yang mendasar sepert pengurusan visa harus bisa dipercepat," kata dia menyarankan.

Meski begitu, ia menyampaikan kekagumannya pada pembangunan infrastruktur di Batam dalam menunjang investasi.

"Pertumbuhan infrastruktur di Batam merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan investasi industri dan pariwisata," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Morikawa juga menyampaikan budaya mayarakat Indonesia yang ramah pada wisatawan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong asal Jepang untuk datang kembali ke Indonesia.

Direktur Promosi dan Humas BP Kawasan Batam Purnomo Andiantono mengatakan Konsul Jepang sengaja datang ke Batam demi memperoleh informasi perkembangan Batam sebagai kawasan FTZ sebagai kawasan industri yang berkembang di Asia Pasifik.

Purnomo memaparkan, Kawasan Batam didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti bandara, pelabuhan, jalan, komunikasi, listrik, air bersih serta Informasi teknologi.

"Selain itu kemudahan perizinan dan keamanan di Batam menjamin para investor dan calon investor untuk dapat melakukan kegiatan investasinya dengan baik, sehingga kegiatan produksi maupun aktivitas usaha lainnya dapat berjalan dengan semestinya," kata dia.

Selain untuk investasi, Batam juga menjadi lokasi wisata yang menarik bagi turis manca negara.

"Keberadaan BP Batam dilihat sebagai instansi pengelola investasi adalah untuk memperhatikan dan menunjang infrastruktur pariwisata sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan terlaksananya konsep Great Nasional," kata dia menambahkan. (Jannatun Naim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia