KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah tiga tahun berjalan. Selama tiga tahun ini, pemerintah merasa telah banyak membangun infrastruktur, mengendalikan harga pangan dan ketersediaannya, dan membuat penyaluran bantuan sosial lebih baik atau tepat sasaran.

Namun demikian, di balik keinginan membangun itu, ada tantangan keterbatasan pembiayaan. Ekonom Faisal Basri memperkirakan bakal ada gejolak kecil yang muncul di akhir tahun nanti.

Penyebabnya, pemerintah sudah mulai tidak disiplin dalam mengelola fiskal dalam negeri. Banyak aturan dan pakem dalam mengelola fiskal yang ditabrak demi menggulirkan pembangunan proyek infrastruktur.

Padahal, menurut Faisal, proyek infrastruktur itu juga tidak menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Terkait hal ini, dunia usaha tampak masih optimistis. Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional & Investasi sekaligus CEO Sintesa Group Shinta W Kamdani mengatakan, krisis karena hal ini kemungkinannya sangat kecil karena rasio utang masih cukup baik, yakni sekitar 26-28% dari PDB.

“Di mana-mana memang belanja pemerintah itu selalu lebih besar dari pendapatannya karena akan ditutup oleh pertumbuhan ekonomi,” kata Shinta kepada KONTAN, Selasa (17/10).

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat pada 2016 belanja pemerintah sebesar US$ 3.54 triliun sedangkan pendapatannya hanya US$ 2.99 triliun, bahkan rasio utang sebesar 105% dari PDB mereka.

“Paling yang patut diwaspadai adalah gejolak ekonomi global dan technology shifting yang sedang terjadi saat ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto juga yakin, krisis kecil itu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Menurutnya, pengusaha mempercayakan tanggung jawab ini dapat dijalankan dengan baik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Sri Mulyani memang jauh lebih berani dan risk taker dibandingkan Menkeu yang lain-lain. Kalau sampai dia gagal, berat pengusaha,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto