KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah daerah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Adapun rata rata kenaikan UMP tahun 2023 yaitu naik 5 - 8 persen.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ian Syarif mengungkapkan kenaikan UMP disangka 5 - 8 akan menutup lowongan kerja di berbagai sektor industri khususnya industri padat karya. 

"Kondisi perusahaan saat ini sudah banyak yang negatif dan cenderung banyak yang tidak akan buka setelah Desember ini," kata Ian pada Kontan.co.id, Rabu (30/11). 

Baca Juga: Upah Minimum Cuma Naik 5,6%, KSPI Kecam PJ Gubernur DKI Jakarta

Ian mengatakan, bahwa kenaikan upah pada pekerja tentunya harus dilakukan. Namun dengan kondisi Industri saat ini menurutnya akan sulit membuat perusahaan bertahan. 

Ian menjelaskan sektor padat karya saat ini mengalami penurunan ekspor. Oleh karenanya akan sulit bagi industri bertahan, terlebih industri yang bertempat di wilayah yang memiliki UMP yang terlampau tinggi. 

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tinggi, kenaikan UMK malah makin besar," tutur Ian. 

Baca Juga: Tolak Kenaikan UMP di Bawah 10%, Buruh Ancam Lakukan Demo

Asal tahu saja, Penetapan UMP telah ditetapkan pada 28 November lalu. Penetapan UMP ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, adanya penetapan UMP dengan perhitungan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ternyata tidak disepakati oleh beberapa asosiasi pelaku usaha. 

Dengan perhitungan ini, pengusaha menganggap beban pelaku usaha yang mereka dapat lebih besar. Selain itu mereka menganggap adanya permenaker dapat berdampak pada kepastian hukum berinvestasi karena terdapat dualisme kebijakan yang sah dalam penetapan UMP, yaitu Permenaker 18/2022 dan PP. 36/2021. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .