JAKARTA. Pemerintah membahas permasalahan ekspor yang dihadapi dengan sejumlah pengusaha hari Rabu (11/9) ini di gedung Kementrian Perindustrian.

Hadir dalam pertemuan itu Menperin MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono dan 100 eksportir. Sejumlah pengusaha dalam pertemuan itu meminta Pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan bisnis ekspor mereka. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal daya saing dan bantuan dana. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi bilang, salah satu penyebab rendahnya daya saing eksportir Indonesia adalah tingginya biaya yang dikeluarkan untuk ongkos non produksi.

"Banyak Kepala daerah maupun lembaga swadaya masyarakat yang menghambat produktivitas," ujar Sofyan . Terkait hal itu, Hidayat menjelaskan, Pemerintah bersedia memberikan bantuan kepada para eksportir. Asalkan, program yang telah dibuat Pemerintah untuk bisa menggenjot ekspor bisa direalisasi.

Ia juga bilang, pembahasan masalah ekspor ini akan dibahas dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga diharapkan dalam waktu enam bulan nilai ekspor Indonesia bisa didongkrak. Seperti diketahui, masalah yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah defisit di neraca perdagangan yang berdampak terhadap defisit neraca transaksi berjalan.

Neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit, bahkan pada bulan Juli 2013 menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa.

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) defisit neraca perdagangan di bulan Juli menyentuh angka US$ 2,31 miliar, dan untuk sepanjang tahun 2013 ini defisitnya sudah mencapai US$ 5,56 miliar. Sementara itu, Chatib Basri mengatakan, Kementeriannya sudah mencatat beberapa masalah terkait ekspor dan sudah menawarkan solusinya.

Misalnya, untuk masalah pendanaan, pemerintah bersedia memberikan bantuan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Karena itu, Chatib meminta, terutama kepada pengusaha industri manufaktur bahan bakar nabati (BBN) untuk meningkatkan produksinya.

Hal itu terkait dengan rencana pengurangan impor solar  oleh Pemerintah dan meningkatkan produksi biodiesel sebagai bahan substitusi solar. Dengan begitu, selain meningkatkan ekspor, pemerintah juga bisa menetapkan jumlah impor migas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan