Jakarta. Maraknya kehadiran organisasi yang mengatasnamakan buruh membuat pusing pengusaha dan pemerintah. Maklum, kepentingan dari organisasi buruh yang banyak itu terkadang berlainan, sehingga menyulitkan ketika ada perundingan dalam penyelesaian kasus perburuhan, seperti tuntutan kenaikan upah. Makanya, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menertibkan keberadaan organisasi pekerja itu. Anton J. Supit, Wakil Ketua Apindo, menilai, sebaiknya organisasi buruh di Indonesia cukup satu agar lebih efisien, selain bisa meningkatkan posisi tawar pekerja. "Kalau hanya ada satu serikat pekerja, maka setiap ada keputusan berdasarkan kesepakatan dengan berbagai pihak bisa dilaksanakan oleh seluruh kalangan pekerja," ujarnya, Rabu (26/9).
Pengusaha minta organisasi buruh ditertibkan
Jakarta. Maraknya kehadiran organisasi yang mengatasnamakan buruh membuat pusing pengusaha dan pemerintah. Maklum, kepentingan dari organisasi buruh yang banyak itu terkadang berlainan, sehingga menyulitkan ketika ada perundingan dalam penyelesaian kasus perburuhan, seperti tuntutan kenaikan upah. Makanya, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menertibkan keberadaan organisasi pekerja itu. Anton J. Supit, Wakil Ketua Apindo, menilai, sebaiknya organisasi buruh di Indonesia cukup satu agar lebih efisien, selain bisa meningkatkan posisi tawar pekerja. "Kalau hanya ada satu serikat pekerja, maka setiap ada keputusan berdasarkan kesepakatan dengan berbagai pihak bisa dilaksanakan oleh seluruh kalangan pekerja," ujarnya, Rabu (26/9).