KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) meminta rencana pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi pemegang izin pertambangan mineral dan batubara kembali menjadi per tahun untuk ditinjau kembali.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan, FINI menghormati upaya pemerintah dalam rangka menjaga keseimbangan produksi dan serapan di sektor mineral dan batubara.

"Namun, keputusan pemerintah untuk mengembalikan masa berlaku RKAB dari sebelumnya tiga tahun menjadi satu tahun, perlu dikaji kembali," kata Arif kepada Kontan, Jumat (4/7).

GAGASAN: Bencana Sumatera dan Kebisingan Media Sosial

Baca Juga: Penerbitan RKAB Jadi Setahun Sekali, Ini Catatan dari Pengusaha Tambang

Arif menjelaskan, RKAB tahunan ke RKAB tiga tahunan untuk industri tambang, mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2023, di antaranya bertujuan dalam rangka menjaga keberlangsungan industri, membawa perencanaan operasi produksi dengan lebih matang, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi.

Dalam hal ini, kata Arif, pemerintah perlu menilai penurunan ekspor dan kondisi kelebihan suplai batubara dan komoditas mineral lainnya tidak secara langsung disebabkan oleh ketidakseimbangan rencana produksi dengan impor oleh luar negeri seperti Tiongkok.

"Namun, hal ini juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti lesunya pasar manufaktur negara peng-impor, kondisi geopolitis dan lainnya," ungkapnya.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Setujui RKAB di Evaluasi per Tahun

Jika pemerintah bermaksud mengubah ketentuan atau periode RKAB, Arif berpandangan bahwa perlu dipertimbangkan kesiapan regulator untuk bisa memastikan evaluasi RKAB bisa berjalan cepat dan tepat, serta berbasis data industri. Saat ini lebih dari 4.100 izin usaha pertambangan yang aktif di Indonesia, terdiri dari 3.996 IUP, 15 IUPK, 31 KK, dan 58 PKP2B.

Untuk itu, FINI mengusulkan pemerintah untuk lebih fokus dalam mengkaji kebijakan nasional yang berdampak langsung bagi keekonomian pelaku industri mineral dan batubara, seperti penerapan B40, royalti, retensi devisa hasil eksport (DHE), dan lain sebagainya.

"Karena ini pasti berpengaruh juga bagi keberlangsungan industri yang berperan besar bagi pemasukan pendapatan negara," tandasnya.

Baca Juga: RKAB Diubah Jadi per Tahun, Pengusaha Batubara Minta Administrasi Tak Dipersulit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News