JAKARTA. Hingga kuartal pertama 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan mengeluarkan kebijakan impor ikan. Meskipun pada Januari hingga Maret diprediksi para nelayan di beberapa daerah mengalami musim paceklik.Saud P Hutagalung, Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan, impor merupakan langkah terakhir jika suplai kebutuhan untuk industri pengolahan ikan sudah tidak mampu terpenuhi dari wilayah lain.Menurut pengamatan KKP, daerah yang rawan paceklik untuk hasil tangkapan ikan ini adalah Sumatera dan beberapa wilayah di pantai utara jawa (Pantura). Pada awal tahun, masih akan ada beberapa perusahaan yang melakukan impor ikan, namun perusahaan yang melakukan impor tersebut menggunakan kontrak lama dalam melakukan izin impor. "Toh, dua bulan terakhir cool storage di beberapa tempat masih penuh," kata Saud.Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki), Hendri Sutadinata, mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah terlalu protektif. Ikan lemuru yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan ikan kaleng menurut Hendri hanya mampu diperoleh di wilayah selat Bali. Jika dua tahun belakangan ini, dalam sehari di wilayah ini hanya memproduksi sekitar 100 ton-200 ton. Padahal sebelumnya, hasil tangkapan nelayan di wilayah ini mencapai 500 ton setiap hari. Sementara, kebutuhan ikan lemuru untuk industri pengalengan mencapai 700 ton setiap hari. Untuk waktu normal, menurut Hendri, pengusaha pengalengan ikan sudah mengalami defisit bahan baku 200 ton. "Jika kebijakan pelarangan impor ini terus dilakukan industrialisasi perikanan nasional tidak akan berjalan," kata Hendri.
Pengusaha pengolahan ikan minta pemerintah lakukan impor ikan
JAKARTA. Hingga kuartal pertama 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan mengeluarkan kebijakan impor ikan. Meskipun pada Januari hingga Maret diprediksi para nelayan di beberapa daerah mengalami musim paceklik.Saud P Hutagalung, Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan, impor merupakan langkah terakhir jika suplai kebutuhan untuk industri pengolahan ikan sudah tidak mampu terpenuhi dari wilayah lain.Menurut pengamatan KKP, daerah yang rawan paceklik untuk hasil tangkapan ikan ini adalah Sumatera dan beberapa wilayah di pantai utara jawa (Pantura). Pada awal tahun, masih akan ada beberapa perusahaan yang melakukan impor ikan, namun perusahaan yang melakukan impor tersebut menggunakan kontrak lama dalam melakukan izin impor. "Toh, dua bulan terakhir cool storage di beberapa tempat masih penuh," kata Saud.Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki), Hendri Sutadinata, mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah terlalu protektif. Ikan lemuru yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan ikan kaleng menurut Hendri hanya mampu diperoleh di wilayah selat Bali. Jika dua tahun belakangan ini, dalam sehari di wilayah ini hanya memproduksi sekitar 100 ton-200 ton. Padahal sebelumnya, hasil tangkapan nelayan di wilayah ini mencapai 500 ton setiap hari. Sementara, kebutuhan ikan lemuru untuk industri pengalengan mencapai 700 ton setiap hari. Untuk waktu normal, menurut Hendri, pengusaha pengalengan ikan sudah mengalami defisit bahan baku 200 ton. "Jika kebijakan pelarangan impor ini terus dilakukan industrialisasi perikanan nasional tidak akan berjalan," kata Hendri.
