KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang memuat kebijakan pengurangan pajak penghasilan (PPh) super alias super deduction tax bagi wajib pajak (WP) badan yang melakukan kegiatan vokasi dan/atau riset dan pengembangan (R&D). Insentif ini memang sudah diwacanakan dan masuk dalam pipeline kebijakan pemerintah sejak tahun lalu. “Untuk saat ini, besaran diskon tersebut kami rasa sudah cukup dan kami sangat menyambut baik akhirnya kebijakan ini bisa disahkan,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7). Baca Juga: Presiden resmi menerbitkan aturan insentif super deduction tax
Menurutnya, saat ini pengusaha dan pelaku industri tinggal menanti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar aturan dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Senada dengan pemerintah, Shinta memandang kebijakan ini mestinya menjadi pendorong pengembangan industri manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. “Industri tersebut membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan penelitian yang intense dan costly (mahal),” lanjutnya. Baca Juga: Pemerintah segera pangkas pajak besar-besaran Dengan adanya pengurangan PPh super mencapai 300%, Shinta menilai, mestinya akan ada banyak perusahaan langsung melakukan investasi terhadap sarana pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhannya, begitu juga dengan kegiatan R&D. “Karena biaya litbang itu sangat besar, bisa 10% - 30% persen anggaran perusahaan. Dengan melakukan litbang di sini mereka (pengusaha) bisa langsung menyesuaikannya dengan kondisi pasar, lingkungan, suplai bahan baku, dan sebagainya,” ujar Shinta. Baca Juga: Apindo berharap pelaksanaan super deduction tax tidak dipersulit Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono menambahkan, kebijakan insentif ini juga penting untuk menyelaraskan rencana pemerintah menuju negara industri yang menitikberatkan pada keahlian tenaga kerja, serta kekuatan penelitian. “Sebagai negara berkembang dan masuk dalam G20, kita masih miskin R&D. Dana pemerintah maupun perusahaan masih amat sedikit yang dialokasikan untuk R&D,” ujar Herman kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7). Baca Juga: Aturan insentif pajak super deduction tax tinggal menunggu diteken Presiden Jokowi