KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengusaha sawit nasional mendukung rencana pemerintah untuk menggugat Uni Eropa melalui Word Trade Organizations (WTO) alias melakukan litigasi atas sikap diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia.

Rencana pemerintah tersebut akan diambil jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Adapun, Sidang Parlemen Uni Eropa tersebut berlangsung mulai hari ini, Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) mendatang. "Kami mendukung apa pun yang diputuskan pemerintah," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P Tumanggor usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (25/3).

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki Togar Sitanggang, mengatakan pengusaha akan terus berdiskusi dengan pemerintah terkait langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Togar juga mengakui, pemerintah mendorong pengusaha agar ikut melakukan gugatan secara business to business kepada pengusaha di Uni Eropa yang mendiskriminasi produk sawit Indonesia.

"Begitu mereka (Uni Eropa) sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Termasuk juga soal labeling palm oil yang dilakukan, kita akan pelajari," kata Togar pada kesempatan yang sama.

Sementara, Wakil Direktur Utama PT Astra Agro Lestari, Joko Supriyono, bilang, belum ada keputusan yang definitif terkait gugatan pemerintah ke Uni Eropa tersebut. Ia mengaku, rapat yang digelar tersebut lebih banyak membahas latar belakang dan mengidentifikasi masalah diskriminasi sawit Uni Eropa.

"Secara umum, kita akan beri strong response, strong challenge tapi detailnya bagaimana belum. Tunggu tanggal mainnya, kita masih banyak rapat," tandas Ketua Umum Gapki tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini