JAKARTA. Para pengusaha raksasa perkebunan kelapa sawit mendukung kebijakan mandatori biodiesel 15% sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ini juga mendukung kebijakan pemerintah memungut US$ 50 per ton untuk ekspor crude palm oil (CPO) dan US$ 30 per ton untuk produk turunannya, sebagai dana mengembangan biodiesel. 

Managing Director Sinar Mas G. Sulistyanto mengatakan, pengusaha CPO pengembangan biodiesel dalam negeri berdampak pada pasokan dan permintaan produk CPO di dalam dan luar negeri. Bila produk CPO diserap dalam negeri meningkat, otomatis ekspor CPO berkurang, sehingga mendongkrak harga CPO di pasar internasional.

Kondisi itu tentu saja berpotensi mendongkrat harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Karena itu, pengusaha mendorong agar implementasi kebijakan biodisel berjalan cepat.

"Makin cepat implementasi biodiesel, makin cepat harga CPO naik. Jadi produk CPO cepat terserap," ujar Sulistyanto, Senin (6/4).

Sulistyanto memperkirakan, dalam jangka pendek, program biodisel bisa menyerap 2,5 juta produk CPO domestik dan dalam jangka panjang diharapkan mencapai 5 juta ton per tahun. Menurut Sulistyanto kebijakan pemerintah ini memiliki dampak efek domino, yakni selain mengembangkan industri biodiesel dalam negeri, juga mendorong kenaikan harga produk CPO.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) Martias. Ia mengatakan kebijakan B-15 ini akan membuat pasokan CPO di pasar internasional berkurang, dengan begitu, maka harga CPO akan naik. Di sisi lain, ia memastikan bahwa persediaan minyak goreng dalam negeri tetap aman kendati sebagian besar produk CPO digunakan untuk industri biodiesel.

Ia menjanjikan kalau produsen CPO nasional tetap berkomitmen menjaga kecukupan pasokan minyak goreng dalam negeri, termasuk menjaga harga minyak goreng tetap stabil. "Harga CPO naik kan ada pajaknya ini pasti sama dan tidak akan naik. Kebijakan kita sudah betul. Minyak goreng kita banyak. Jadi tidak ada spekulasi kalau begitu yang bisa menaikkan harga,"imbuhnya.

Para pengusaha sawit ini juga bersedia membayar pungutan US$ 50 per ton untuk digunakan mensubsidi pengembangan industri biodiesel dalam negeri. Sebab dengan adanya bantuan dari industri hulu untuk mengembangkan industri hilir, maka diharapkan dalam waktu dekat pengembangan industri biodiesel dalam negeri bisa berjalan lancar dan menguntungkan pengusaha CPO karena harga  CPO akan terdongkrak.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan pihaknya juga mendukung pengembangan industri biodiesel. Sebab bila pengembangan industri biodiesel berjalan lancar, maka harga TBS di tingkat petani bisa bergerak naik dan mengutungkan petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia