JAKARTA. Pengusaha logistik nasional menyesalkan berlarutnya konflik di pelabuhan Tanjung Priok antara pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Konflik tersebut dinilai memiliki dampak yang negatif bagi iklim usaha di Indonesia.

"Tentu berpengaruh negatif karena tidak ada kejelasan penyelesaian kontrak JICT dan kondisi pelabuhan yang kondusif untuk berusaha," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (11/8).

Di tengah kondisi itu, menurut Zaldi, pemerintah seharusnya turun tangan karena konflik berkepanjangan pekerja JICT dan Pelindo II akan berdampak kepada operasional terminal bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Terminal bongkar muat di utara Jakarta itu kata Zaldi, merupakan terminal bongkar muat terbesar di Indonesia dan sangat penting bagi ekonomi nasional. Sayangnya kata dia, saat ini pemerintah justru terkesan membiarkan konflik pekerja JICT dan Pelindo II berlarut-larut.

Padahal lanjut Zaldi, Pelindo II dan JICT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semestinya setiap permasalahan bisa ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Pemerintah sepertinya membiarkan konflik di JICT berlarut sudah hampir 1 bulan sejak masalah ini muncul dipermukaan belum ada penyelesaian antara SP JICT dengan Pelindo II," kata dia.

"Kami harapkan Menteri BUMN segera mengambil tindakan nyata untuk konflik di JICT dengan memanggil semua pihak yang bersengketa dan menonaktifkan sementara Dirut Pelindo II untuk memudahkan semua pihak untuk berkomunikasi dengan baik," ucap Zaldi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri