KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memungut cukai untuk cairan rokok elektrik atau likuid vape mulai 1 Juli 2018. Pemerintah mengklaim, alasan pengenaan cukai atas likuid vape bukan untuk mengejar penerimaan negara, tetapi demi mengendalikan peredaran produk tersebut. Mengingat, likuid vape juga merupakan produk turunan dari tembakau, yang tentunya merugikan kesehatan masyarakat. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tarif Cukai, Ditjen Bea Cukai Kemkeu Sunaryo menyatakan, potensi penerimaan dari cukai likuid vape belum dimasukkan dalam target penerimaan cukai tahun depan. Mengingat, nilainya diperkirakan masih terlalu kecil dibandingkan cukai rokok. "Kami sudah punya angka potensi penerimaan. Tetapi memang enggak banyak," kata Sunaryo, Jumat (3/11). Sunaryo juga enggan menyebutkan berapa besaran yang dimaksud. Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 155,4 triliun. Jumlah itu naik 1,46% dibanding target dalam APBN-P 2017.
Pengusaha tak keberatan cairan vape dikenai cukai
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memungut cukai untuk cairan rokok elektrik atau likuid vape mulai 1 Juli 2018. Pemerintah mengklaim, alasan pengenaan cukai atas likuid vape bukan untuk mengejar penerimaan negara, tetapi demi mengendalikan peredaran produk tersebut. Mengingat, likuid vape juga merupakan produk turunan dari tembakau, yang tentunya merugikan kesehatan masyarakat. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tarif Cukai, Ditjen Bea Cukai Kemkeu Sunaryo menyatakan, potensi penerimaan dari cukai likuid vape belum dimasukkan dalam target penerimaan cukai tahun depan. Mengingat, nilainya diperkirakan masih terlalu kecil dibandingkan cukai rokok. "Kami sudah punya angka potensi penerimaan. Tetapi memang enggak banyak," kata Sunaryo, Jumat (3/11). Sunaryo juga enggan menyebutkan berapa besaran yang dimaksud. Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 155,4 triliun. Jumlah itu naik 1,46% dibanding target dalam APBN-P 2017.